Dedi Mulyadi Tegaskan Program Pemprov Jabar Bukan Populis, Fokus Penuhi Kebutuhan Dasar Warga
Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukanlah program populis, melainkan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi menanggapi wacana yang berkembang di ruang publik yang menyebut dirinya terlalu ambisius menjalankan program-program populis.
“Apa yang kita kerjakan dan selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Itu layanan wajib yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, pembangunan sekolah secara merata merupakan kebutuhan fundamental. Ia menegaskan bahwa anak-anak di Jawa Barat harus mendapatkan akses pendidikan minimal hingga SMA dan SMK. Jika pemerintah provinsi tidak membangun sekolah dan ruang kelas baru, persoalan akan muncul saat penerimaan peserta didik baru akibat keterbatasan daya tampung.
Selain pendidikan, Dedi juga menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi.
“Menyelesaikan persoalan warga yang tidak memiliki kemampuan untuk berobat juga merupakan kebutuhan dasar. Itu bukan program populis,” tegasnya.
Dedi Mulyadi turut menyoroti masih adanya ratusan ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Ia menilai, membiarkan kondisi tersebut terus terjadi merupakan bentuk kelalaian negara.
“Indonesia sudah merdeka hampir 80 tahun, masa masih ada warga yang tidak punya listrik. Itu harus diselesaikan,” katanya.
Di sektor pertanian dan lingkungan, Dedi menjelaskan bahwa pembangunan jaringan irigasi, normalisasi sungai, serta pengendalian banjir juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk menjamin sawah terairi dan warga terbebas dari ancaman banjir.
Sementara di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membangun jalan yang layak dan permanen, bukan sekadar tambal sulam. Pembangunan tersebut dilengkapi dengan drainase, marka jalan, dan penerangan jalan umum (PJU) demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Jalan itu harus lengkap. Harus ada drainase, marka, dan PJU. Itu standar kebutuhan dasar,” ujar Dedi.
Ia menegaskan bahwa seluruh respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga. Fasilitas yang dibangun pun digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau jalannya rusak, semua juga akan teriak pemerintah tidak bekerja. Maka pemerintah harus hadir,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun, menjaga, dan merawat aset pembangunan yang telah tersedia. Ia menegaskan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah menyelesaikan persoalan masyarakat, agar minimal kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi.
“Mari kita bekerja agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat terpenuhi,” pungkasnya.
sumber : https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7593181671877315858
