Dedi Mulyadi Pastikan Tunda Bayar Rp629 Miliar Bisa Dibayar, Pajak Kendaraan dan DAU Jadi Andalan

Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini telah memiliki kecukupan anggaran untuk menyelesaikan persoalan tunda bayar atau gagal bayar senilai Rp629 miliar yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi sekaligus sebagai respons atas berbagai kritik dan masukan dari media, pengamat, serta masyarakat luas terhadap kinerja pembangunan di Jawa Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik media, para pengamat, maupun warga masyarakat yang telah memberikan otokritik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyempurnakan langkah-langkah pembangunan agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, ketersediaan anggaran untuk membayar kewajiban tersebut bersumber dari beberapa pos pendapatan daerah. Di antaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya kesadaran warga Jawa Barat dalam membayar pajak.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang semangat membayar pajak. Pemerintah Provinsi juga semangat membangun jalan dan berbagai kelengkapannya,” katanya.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa proses pembayaran tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan audit dan verifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dibayarkan.

Ia menjelaskan bahwa hasil verifikasi menunjukkan kualitas pekerjaan yang beragam. Ada pekerjaan yang dinilai sangat baik, baik, hingga kurang baik.

“Terhadap pekerjaan yang kurang baik, kami akan terus melakukan verifikasi, audit, dan studi lapangan. Pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai tentu tidak akan kami bayarkan seluruhnya. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jasa dan kualitas pekerjaannya,” tegas Dedi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai bagian dari pengawasan publik. Ia mempersilakan warga menyampaikan kritik, masukan, maupun laporan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, terkait hasil-hasil pembangunan di Jawa Barat.

“Silakan warga masyarakat menyampaikan kritik dan postingan tentang pekerjaan yang baik, kurang baik, maupun yang tidak baik. Dengan begitu, masyarakat menjadi lembaga kontrol yang memastikan pembangunan kita benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

sumber : https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7592794561731104008