MESKI SUDAH BERTEMU – KDM TETAP AUDIT DESA PANGGALIH, CISEWU, GARUT | MEMASTIKAN DESA BEBAS KORUPSI
Kang Dedi Mulyadi (KDM), melakukan audit terhadap tata kelola anggaran dan infrastruktur desa. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi serta merespons berbagai keluhan warga yang sempat viral di media sosial terkait kondisi pembangunan di wilayah tersebut.
Transparansi Anggaran dan Kesejahteraan Perangkat
Dalam dialog mendalam dengan Kepala Desa Panggalih, terungkap bahwa penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa di Kabupaten Garut hanya sebesar Rp3,3 juta per bulan. KDM menyoroti kecilnya anggaran operasional dan perjalanan dinas yang hanya dialokasikan sekitar Rp10 juta per tahun, yang memaksa perangkat desa sering kali merogoh kocek pribadi untuk tugas kedinasan. KDM menekankan pentingnya efisiensi namun tetap mengedepankan integritas agar keterbatasan gaji tidak menjadi alasan terjadinya praktik korupsi.
Evaluasi Infrastruktur dan Inovasi Beton
Audit difokuskan pada proyek fisik tahun 2025 yang meliputi jalan lingkungan di tiga lokasi senilai Rp150 juta, pembangunan gedung PAUD (Rp90 juta), jembatan (Rp60 juta), serta TPT. KDM mengkritik metode pengerjaan jalan yang masih menggunakan cor manual (adukan tangan) karena dinilai cepat rusak.
Sebagai solusi, KDM memaparkan rencana strategis untuk tahun 2026:
• Sinergi Pemprov & Desa: Pemerintah Provinsi akan menyediakan armada mobil molen untuk menjangkau pelosok.
• Optimalisasi Dana Desa: Anggaran desa akan dialihkan fokusnya hanya untuk pembelian bahan baku berkualitas tinggi (beton pabrikan).
• Padat Karya: Warga tetap dilibatkan dalam pengerjaan dengan dukungan uang saku dari anggaran provinsi.
Klarifikasi Konflik Politik Lokal
Pertemuan ini juga mengklarifikasi isu miring terkait penghentian perangkat desa berinisial C (ayah dari seorang warga bernama Holis). Kepala Desa menjelaskan bahwa perangkat tersebut mengundurkan diri secara sukarela atas tuntutan warga setelah adanya permasalahan sosial di lingkungan RT/RW. KDM meminta agar seluruh permasalahan piutang masa lalu terkait pemekaran desa diselesaikan secara transparan agar tidak menimbulkan fitnah politik yang dapat menghambat pembangunan.
Digitalisasi Keuangan Desa KDM memberikan instruksi keras agar Desa Panggalih segera beralih ke sistem pembayaran non-tunai (transfer bank) untuk seluruh transaksi, termasuk pembayaran honor RT dan RW. Hal ini bertujuan agar seluruh bukti transaksi terekam secara digital dan menghindari kecurigaan pemotongan anggaran oleh oknum tertentu.
KDM menegaskan bahwa audit ini bukan bentuk kebencian, melainkan upaya melindungi Kepala Desa dari jerat hukum dan memastikan hak masyarakat atas infrastruktur yang layak terpenuhi. “Setiap peristiwa viral ada hikmahnya. Dengan transparansi dan teknologi yang tepat, jalan desa di Garut Selatan harus mulus dan berkualitas,” tegas KDM di akhir kunjungannya.
sumber :
