APBD Jabar 2026 Tertekan, Pemprov Lakukan Penghematan Ketat hingga Hapus Perjalanan Dinas

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan berat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akibat berbagai pengurangan dan kewajiban keuangan yang menumpuk. Meski demikian, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada warga Jawa Barat dan masyarakat luas melalui akun media sosial @dedimulyadiofficial.

Dedi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat terhadap proses pembangunan di Jawa Barat, sekaligus menjelaskan kondisi fiskal daerah yang saat ini tidak ringan.

Salah satu faktor utama adalah pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,458 triliun. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp600 miliar yang baru dapat dibayarkan pada Januari 2026. Dengan kondisi tersebut, hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus.

Tak hanya itu, Jawa Barat juga masih menanggung beban dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar, dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp50 miliar setiap tahun. Pemprov Jabar juga harus membiayai Bandara Internasional Kertajati sekitar Rp100 miliar per tahun, serta menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan yang tersisa Rp300 miliar.

Di tengah tekanan tersebut, anggaran pembangunan justru mengalami peningkatan. Salah satu contohnya, alokasi anggaran jalan yang sebelumnya sekitar Rp3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp4,5 triliun, disertai kenaikan pada pos belanja pembangunan lainnya.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemprov Jabar menerapkan penghematan ketat di internal pemerintahan. Salah satunya dengan mematikan listrik di gedung-gedung pemerintah sebagai upaya efisiensi energi. Selain itu, kegiatan seremonial pemerintah dibatasi hanya pada dua agenda utama, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, yang dinilai penting untuk menjaga spirit kebangsaan dan kedaerahan.

Penghematan juga diterapkan pada jamuan tamu. Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp3,5 miliar per tahun, kini dipangkas drastis menjadi Rp500 juta, dan hanya difokuskan untuk kegiatan Agustusan dan Hari Jadi Jawa Barat. Bahkan, tamu yang berkunjung ke lingkungan Pemprov Jabar kini hanya disuguhi air putih.

Lebih jauh, Gubernur Jawa Barat secara pribadi mengambil langkah tegas dengan menghapus penggunaan baju dinas, kendaraan dinas, serta perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar telah diturunkan menjadi Rp150 juta, dan pada tahun 2026 tidak lagi digunakan sama sekali.

Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, yang menjadi sumber pendapatan terbesar provinsi. Pemerintah mencatat minat pembayaran pajak kendaraan bermotor tetap tinggi hingga hari ke-6 awal tahun 2026.

Dedi optimis, dukungan masyarakat tersebut akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Tahun depan, masyarakat diharapkan dapat merasakan jalan yang semakin baik, penerangan jalan umum (PJU) yang lebih terang, drainase yang tertata, serta jaringan CCTV yang semakin luas di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Terima kasih kepada masyarakat. Mari kita terus semangat, bahu-membahu membangun Provinsi Jawa Barat,” tutup pernyataan tersebut.

sumber : https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7592025728862948616