Pemprov Jabar Wajibkan Publikasi Anggaran Lewat Media Sosial, Dari Bupati hingga Kepala Desa Diminta Terbuka

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengeluarkan surat edaran tentang keterbukaan anggaran belanja pemerintah yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan hingga tingkat desa.

Kebijakan ini mewajibkan publikasi anggaran dan capaian kinerja secara rutin melalui media sosial agar dapat diakses dan dinilai langsung oleh masyarakat.

Surat edaran tersebut disampaikan kepada bupati dan wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerintah meminta agar informasi anggaran belanja di semua tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga desa dan diumumkan secara terbuka melalui platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan kanal digital lainnya.

“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan wajib diumumkan melalui jaringan media sosial agar diketahui publik secara terbuka,” demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun media sosial @dedimulyadiofficial.

Selain publikasi anggaran, pemerintah daerah juga diwajibkan menyampaikan capaian kinerja dan pekerjaan yang telah dilakukan setiap bulan. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menilai secara objektif kinerja pemerintah sekaligus merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak rakyat, tanpa terkecuali. Dana tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari warga biasa, buruh dan pekerja, karyawan swasta, aparatur sipil negara, TNI-Polri, hingga pelaku usaha, baik UMKM maupun pengusaha besar.

“Uang yang kita kelola adalah uang rakyat. Karena itu, tidak ada pilihan lain untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan selain dengan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya.

Pemanfaatan media sosial dinilai menjadi sarana strategis untuk menjelaskan kebijakan publik secara langsung kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Dengan keterbukaan informasi ini, pemerintah berharap publik dapat memahami dasar pengambilan kebijakan serta ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Gubernur Jabar meyakini bahwa keterbukaan anggaran dan kinerja melalui media sosial akan menjadi jalan terang menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik, sejalan dengan visi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa.

sumber : https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7591690585707171079