BAGI HASIL PAJAK UNTUK JABAR KEMBALI TERTUNDA | KDM TETAP TINGKATKAN ANGGARAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Dalam evaluasi kinerja terbaru, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memaparkan sejumlah langkah strategis guna memastikan target pembangunan tercapai meski dihadapkan pada tantangan realisasi pendapatan dari pemerintah pusat.

Pemprov Jabar berkomitmen untuk menjaga kesehatan fiskal daerah dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di tengah tantangan tertundanya penyaluran dana dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar memastikan proyek infrastruktur tetap berjalan melalui skema efisiensi yang ketat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengungkapkan bahwa saat ini terdapat piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,5 triliun yang berasal dari akumulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 dan 2025 yang belum tersalurkan. “Andai kata uang tersebut disalurkan tepat waktu, maka potensi tunda bayar pada kegiatan pembangunan tidak akan terjadi,” tegas Gubernur.

Meskipun menghadapi tantangan arus kas, Pemprov Jabar menjamin akan melunasi kewajiban belanja pembangunan sebesar Rp621 miliar pada bulan Januari ini. Pelunasan tersebut akan bersumber dari proyeksi pendapatan pajak yang masuk ke kas daerah sebesar Rp2 triliun.

Sebagai bentuk tanggung jawab fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan pemangkasan drastis pada biaya operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya adalah pengurangan anggaran jamuan tamu dari yang sebelumnya mencapai Rp3,5 miliar per tahun menjadi hanya Rp100 juta. Dana tersebut dialihkan untuk mendanai sektor krusial, seperti peningkatan anggaran belanja jalan yang kini ditingkatkan menjadi Rp3 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.

Terkait beban utang masa lalu, Pemprov Jabar terus berkomitmen menyelesaikan sisa pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,9 triliun dari total pinjaman awal Rp3,4 triliun. Gubernur KDM menegaskan tidak ingin mewariskan beban utang kepada kepemimpinan berikutnya, sehingga pengelolaan keuangan diarahkan pada penyelesaian jangka pendek yang terukur.

Selain efisiensi birokrasi, pemerintah daerah juga mengevaluasi beban biaya rutin pada proyek-proyek besar. Biaya operasional Bandara Kertajati sebesar Rp100 miliar dan Masjid Al-Jabbar sebesar Rp45 miliar per tahun kini menjadi perhatian serius untuk dioptimalisasi agar tidak terus membebani APBD secara berkelanjutan.

Optimalisasi Anggaran dan Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan capaian belanja pembangunan yang signifikan. Meskipun terdapat tantangan berupa penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah memastikan bahwa kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga akan segera dituntaskan. Fokus utama saat ini adalah memastikan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya-biaya operasional yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan biaya jamuan, untuk dialihkan langsung pada kepentingan publik.

Transformasi Infrastruktur dan Transportasi Gubernur KDM mengusulkan langkah berani terkait masa depan Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara. Rencana strategis yang diajukan adalah menyerahkan pengelolaan Bandara Kertajati kepada pemerintah pusat untuk difungsikan sebagai pangkalan udara pertahanan (TNI AU) dan pusat industri pertahanan nasional. Sebagai gantinya, Jawa Barat berharap dapat mengelola Bandara Husein Sastranegara secara optimal untuk penerbangan komersial jarak pendek yang lebih efisien bagi masyarakat.

Selain itu, sejumlah proyek besar akan menjadi prioritas, di antaranya:
• Pembangunan dan perbaikan jembatan utama di Dayeuhkolot dan Karawang Barat.
• Pembangunan jalan alternatif Puncak II dan Lingkar Sanggabuana.
• Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan desain ikonik di wilayah pinggiran seperti Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Indramayu.
• Penataan trotoar, halte, dan fasilitas umum di sekitar area sekolah untuk kenyamanan pejalan kaki.

Inovasi Pendidikan dan Layanan Publik Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program “Sekolah Maung” (Manusia Unggul) dengan enam jurusan strategis: Teknologi Informasi, Otomotif, Pertanian, Olahraga, Elektro, dan Kelautan. Program ini dirancang untuk mencetak generasi muda Jawa Barat yang kompetitif dan siap kerja. Pemerintah juga berkomitmen memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta serta menjamin proses rekrutmen sekolah yang lebih adil dan transparan.

Kemandirian Keuangan Daerah Gubernur menegaskan bahwa setiap skema pembiayaan, termasuk potensi pinjaman jangka pendek, dilakukan dengan prinsip tanggung jawab penuh tanpa mewariskan hutang kepada kepemimpinan masa depan. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus membangun. Kepercayaan publik ini akan dijaga dengan membuktikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk jalan yang mulus, sekolah yang layak, dan layanan kesehatan yang mewah.

Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung dan mengawasi jalannya pembangunan demi terwujudnya Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=Vn-oVn2ZQLI