RAGAM CERITA 2025 | MENUJU JAWA BARAT BEBAS BENCANA

BANDUNG – Langkah tegas diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam upayanya mewujudkan visi “Jawa Barat Bebas Bencana” pada akhir tahun 2025. KDM melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan aksi nyata di lapangan, mulai dari pembongkaran bangunan ilegal di kawasan konservasi hingga normalisasi saluran air yang selama puluhan tahun tersumbat oleh bangunan liar.

Dalam video “Ragam Cerita 2025”, KDM menegaskan bahwa hukum lingkungan harus ditegakkan demi kemaslahatan rakyat banyak, meski harus berhadapan dengan perlawanan dari berbagai pihak, termasuk oknum yang mengatasnamakan warga.

Penyegelan dan Pembongkaran Bangunan Ilegal di Puncak

KDM mengawali aksinya dengan menyisir kawasan Kabupaten Bogor (Puncak). Ia menemukan fakta mengejutkan mengenai masifnya bangunan ilegal di area resapan air. Dari total puluhan bangunan, hanya sebagian kecil yang memiliki izin resmi, sementara sisanya berdiri secara ilegal.

“Atas nama leluhur, disegel dan dibongkar! Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kesengsaraan rakyat,” tegas KDM saat memimpin penyegelan bangunan ilegal.

KDM juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencabut izin bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang guna mencegah banjir di wilayah hilir seperti Jakarta dan Bekasi.

Normalisasi Sungai dan Konflik Lahan di Karawang

Di Karawang, KDM fokus pada normalisasi saluran air primer, sekunder, dan tersier yang telah berubah fungsi menjadi pemukiman dan tempat usaha. Ia berhadapan langsung dengan warga dan penyewa lahan yang merasa memiliki hak karena telah membayar sewa, meski lahan tersebut milik negara (Tanah Pengairan/PJT).

KDM menekankan bahwa normalisasi adalah satu-satunya jalan agar Karawang tidak lagi terendam banjir. Ia menemukan adanya bangunan bertingkat milik warga (bahkan pensiunan) yang berdiri tepat di atas tanah pengairan tanpa sertifikat resmi.

Ketegangan dengan “Iwan Pitung” dan Klarifikasi Lurah

Momen paling dramatis terjadi saat KDM terlibat adu mulut dengan seorang pria yang mengaku sebagai tokoh masyarakat (“Iwan Pitung”). Pria tersebut memprotes pembongkaran bangunan yang disebut-sebut mengakibatkan seorang pekerja tersengat listrik saat melakukan pembongkaran atas perintah lurah.

KDM dengan tegas membantah tuduhan bertindak “preman” dan menyatakan bahwa dirinya justru yang memberikan bantuan biaya pengobatan bagi pekerja tersebut.

“Gua nolong orang mau mati biar tahu semua! Kenapa dibilang gua preman? Biar tahu siapa gua, saya tanggung jawab,” ujar KDM merespons tuduhan tersebut.

Klarifikasi juga datang dari Lurah setempat (Lurah Jujun) yang menjadi korban fitnah dan cacian selama dua bulan akibat isu penyewaan lahan tersebut. Terungkap bahwa lahan yang disewakan sebenarnya adalah lahan pribadi lurah, namun penyewa justru memperluas bangunannya hingga menggunakan tanah milik Jasa Marga secara ilegal.

Visi Hijau: Kompensasi dan Penataan Jalur Provinsi

Sebagai bagian dari solusi kemanusiaan, KDM tidak hanya menggusur, tetapi juga menawarkan ganti rugi material bagi warga yang warungnya dibongkar demi normalisasi sungai. Ia juga menjanjikan “uang saku” dan bantuan beras bagi pedagang yang kehilangan mata pencaharian selama proses penataan.

KDM berencana merapikan seluruh jalur jalan provinsi di Jawa Barat, mulai dari Wanayasa hingga Sumedang, dengan mengembalikan fungsi lahan menjadi kebun teh dan nanas serta menanam pohon hutan sebagai pelindung (naungan).

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=P6xru2Qvm64