Beban Utang Yang Berat | Belanja Pembangunan Yang Tinggi | Pemprov Alami Kekurangan Anggaran

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan kepentingan rakyat melalui percepatan pembangunan infrastruktur meski dihadapkan pada tantangan beban utang masa lalu dan keterbatasan anggaran. Dalam sebuah pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan daerah, Gubernur menguraikan langkah-langkah efisiensi dan strategi keuangan guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Prioritas Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

KDM menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil, termasuk keputusan terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK), didasarkan pada keberlangsungan industri dan kesejahteraan buruh dalam jangka panjang. Visi ke depan difokuskan pada pengembangan industri berteknologi tinggi dan padat modal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi dengan standar upah yang lebih baik.

Transparansi Kondisi Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui adanya kebijakan “tunda bayar” sebesar kurang lebih Rp600 miliar pada tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi akibat lonjakan progres belanja pembangunan yang sangat tinggi dibandingkan pendapatan. Pembangunan yang dikebut meliputi:
* Infrastruktur jalan, jembatan, dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
* Pembangunan gedung sekolah dan sarana kesehatan.
* Penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat kurang mampu.
* Penyelesaian sisa utang BPJS dari tahun-tahun sebelumnya.

Beban Utang Warisan dan Efisiensi Anggaran

Pemprov Jabar saat ini memikul beban kewajiban pembayaran utang ke pemerintah pusat (dana PEN) yang mencapai rata-rata Rp566 miliar per tahun hingga tahun 2029. Ditambah beban operasional infrastruktur besar lainnya, total beban tetap daerah mencapai sekitar Rp750 miliar per tahun.

Sebagai respons, KDM menginstruksikan langkah-langkah penghematan ekstrem, antara lain:
* Penghapusan Biaya Perjalanan Dinas: Gubernur secara pribadi menghapus anggaran perjalanan dinas dan pakaian dinas untuk dirinya guna dialihkan ke sektor pembangunan.
* Implementasi WFH (Work From Home): Memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah pada hari Kamis dan Jumat bagi staf administratif untuk menekan biaya listrik dan air hingga 21%.
* Digitalisasi dan Sensor Energi: Optimalisasi penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan dengan sistem sensor otomatis untuk menekan pengeluaran operasional.

Optimisme Piutang Daerah

Meski mengalami defisit terencana, Pemprov Jabar optimis dengan adanya potensi pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Terdapat piutang sekitar Rp191 miliar dari tahun 2023 dan estimasi lebih dari Rp1 triliun untuk tahun 2024 yang diharapkan dapat segera dicairkan untuk memperkuat likuiditas daerah.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pada sektor-sektor krusial. “Rakyat menginginkan jalan yang bagus, listrik, dan rumah sakit. Itu tidak boleh dicoret. Efisiensi harus dilakukan pada belanja operasional internal pemerintah, bukan pada hak-hak rakyat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=lg15irevGFM