INI PESAN MENDALAM KDM UNTUK MENJAGA KEHARMONISAN ALAM DAN KEUTUHAN NKRI

KABUPATEN SUMEDANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan harus ditempatkan sebagai kewajiban moral tertinggi bangsa. Ia menyebut hukum alam sebagai hukum Tuhan yang paling nyata dan tidak membutuhkan penafsiran, sehingga kerusakan alam adalah bentuk pelanggaran spiritual sekaligus kebangsaan.

Penegasan itu disampaikan KDM dalam sebuah pertemuan dengan jajaran guru, tokoh agama, dan pemangku kepentingan pendidikan di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Yang paling harus kita pahami hari ini: yang menghancurkan alam sama saja dengan menghancurkan dirinya sendiri. Hukum alam tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Menurut KDM, kerusakan ekologis mulai dari hutan gundul, sungai tercemar, hingga pemukiman yang menutup kawasan resapan menjadi akar utama meningkatnya bencana di Indonesia. Ia menilai bangsa ini terlalu lama mengabaikan hubungan spiritual antara manusia dan lingkungan.

“Ironinya, bangsa yang religius, tapi setiap tahun banjir dan longsor makin parah. Kalau alamnya dihancurkan, sekuat apa pun doa tidak mengubah kenyataan,” tegasnya.

Soroti Hilangnya Kedekatan Anak dengan Alam

KDM juga menyoroti generasi muda yang semakin jauh dari alam. Menurutnya, anak-anak masa kini tumbuh tanpa pengalaman fisik langsung seperti berlari di pematang sawah, menginjak tanah, berenang di sungai, atau mengenal pohon-pohon yang menjadi identitas lingkungan.

“Masalah anak-anak kita hari ini itu sederhana: mereka tidak mengenal tanahnya sendiri. Sejak lahir hidupnya penuh gawai, bukan alam,” katanya.

Ia menilai pendidikan alam harus dikembalikan sebagai fondasi pembentukan karakter. Aktivitas di luar ruang seperti menanam, membersihkan sungai, hingga memasak dengan bahan alami disebutnya mampu membangun kecintaan anak terhadap lingkungan.

Mendorong Pemulihan Sungai dan Penanaman Pohon

Dalam kesempatan itu, KDM juga menyinggung rencana besar Pemprov Jawa Barat untuk memulihkan kawasan sungai dan ruang hijau. Bantaran sungai yang telah dinormalisasi akan ditanami pohon kelapa untuk memperkuat tebing sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga sekitar.

Provinsi juga mempersiapkan skema penggajian bagi masyarakat yang menanam dan merawat vegetasi keras di kawasan rawan.

“Ada tugas kemanusiaan dan tugas ekonomi yang bisa berjalan bersama. Tanamannya menyelamatkan lingkungan, rakyatnya tetap mendapatkan penghasilan,” jelasnya.

Kritik Pembangunan yang Abaikan Alam

KDM mengingatkan bahwa pembangunan tanpa tata ruang yang bijaksana akan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Ia menyebut banyak wilayah di Jawa Barat merugi karena alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

“Dulu penjajah datang 350 tahun, gunung-gunung tetap utuh. Kita merdeka 80 tahun, gunung habis, sungai rusak. Ini bukan salah siapa-siapa. tapi ini salah cara kita melihat alam,” ucapnya.

Ia meminta semua pihak, dari pemerintah daerah hingga masyarakat, menempatkan lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan Jawa Barat.

“Tanah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat kita meminjam hidup. Kalau tanahnya rusak, hidupnya ikut rusak,” pungkasnya.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=OkR4ENvQHRM