KDM MERASA MALU WARGANYA MASIH DIBANTU YAYASAN IBEKA, GRAB DAN BENIH BAIK

SUKABUMI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menghadiri peresmian kembali Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang direhabilitasi di daerah terpencil Sukabumi, sebuah proyek kolaborasi antara Yayasan IBEKA, Benih Baik, dan Grab. Alih-alih merasa bangga, KDM secara tegas menyatakan rasa malu atas keterlibatan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas dasar bagi warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Kunjungan ini menjadi platform bagi KDM untuk mengkritik keras birokrasi, mengumumkan strategi pengentasan kemiskinan dan stunting yang revolusioner, serta menjabarkan reformasi birokrasi yang telah ia terapkan di Pemprov Jabar.

“Malunya” Gubernur KDM dan Kritik Anggaran

Dalam pidatonya di lokasi peresmian PLTMH, KDM menyampaikan kekecewaannya.

“Secara pribadi, Bu, ya, sebagai gubernur malu. Kenapa malu? Kalau ada yayasan, ada swasta bangunin fasilitas rakyat, itu cermin pemerintahnya belum bisa membelanjakan uangnya dengan baik,” tegas KDM.

KDM menyampaikan, uang negara yang didapat dari pajak perusahaan dan masyarakat sebenarnya masih cukup untuk membangun infrastruktur. Masalah utamanya adalah alokasi dan belanja yang belum benar.

PLTMH di wilayah tersebut awalnya dibangun oleh IBEKA pada tahun 1998 karena jaringan PLN belum mencapai lokasi. Pembangkit ini sempat hancur total dua tahun lalu akibat banjir bandang. Pemulihan PLTMH yang memakan waktu enam bulan ini terwujud berkat sinergi IBEKA, Grab, dan Benih Baik. Kontribusi dari Grab sendiri berasal dari donasi pengguna sebesar Rp 200 hingga Rp 500 per perjalanan, yang bertujuan untuk mengompensasi karbon. Grab juga menyalurkan beasiswa pendidikan hingga jenjang kuliah untuk anak-anak di sana.

Di sisi lain, KDM melaporkan bahwa program kelistrikan di Jawa Barat menunjukkan progres signifikan. Dari 450.000 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki akses listrik saat ia menjabat, kini yang terkoneksi sudah 150.000 KK, dengan target penyelesaian total dalam dua tahun ke depan.

Solusi Cepat Pendidikan dan Pangan Lokal

Saat kunjungan, KDM juga menemukan kondisi Sekolah Dasar (SD) yang memprihatinkan. Sebagai bentuk respons cepat, ia langsung menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 80 juta untuk rehabilitasi total sekolah tersebut, yang dananya telah ditransfer pada hari itu juga. Ia juga menyoroti kondisi jalan di wilayah tersebut yang seharusnya menggunakan cor beton alih-alih hotmix karena curah hujan yang tinggi.

KDM juga membahas masalah stunting di wilayah tersebut. Ia menilai stunting bukan hanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan, melainkan juga oleh faktor sosial-tradisi.

“Ibunya itu tadi meninggalkan tradisi. Tradisi mengelola makanan asupan makanan di kampung kan serba ada, sekarang mulai orang desa pun penginnya jajan makanan.” ujar KDM.

KDM menekankan bahwa makanan lokal seperti belut, tutut (keong sawah), dan belalang adalah sumber protein yang melimpah dan seharusnya tidak ditinggalkan demi makanan instan.

Strategi Pengentasan Kemiskinan: Dari Bantuan Uang ke Pekerjaan

KDM meluncurkan strategi baru untuk pengentasan kemiskinan, yakni menghentikan pemberian bantuan tunai yang terus-menerus (dikasi duit terus) karena dianggap membuat warga rontok dan malas.

“Untuk menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, saya sudah tahu rumus sekarang. Jangan dikasih bantuan-bantuan,” tegas KDM.

Sebagai gantinya, KDM berencana mengangkat warga miskin menjadi tenaga kebersihan jalan provinsi dengan gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Ia memberikan contoh pada kasus lahan PTPN 160 hektare, di mana warga miskin dipekerjakan untuk menanam teh dan digaji Rp 1,5 juta, serta program penanaman pohon (reboisasi) untuk warga yang dianggap miskin. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada kelompok yang benar-benar tidak bisa bekerja, yaitu jompo atau lansia.

Reformasi Birokrasi dan Lingkungan yang Ekstrem

KDM juga memaparkan kebijakan yang ia terapkan di tingkat provinsi untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi:

1. Fokus Anggaran: Anggaran Provinsi kini difokuskan hanya untuk jalan, irigasi, pemasangan listrik, dan asuransi warga.

2. Pegawai WFH: Setengah dari pegawai Provinsi dirumahkan (work from home), terutama pegawai perempuan, karena pekerjaan mereka tidak memerlukan kunjungan lapangan. Kebijakan ini berhasil menekan biaya pemerintah, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan produktivitas.

3. Konservasi Lingkungan: KDM telah mencabut izin properti di beberapa kawasan dan mengembalikannya menjadi kawasan kehutanan/perkebunan untuk konservasi.

4. Ekonomi Lokal Terintegrasi: Menata warung-warung tidak rapi dan merencanakan pembangunan 300 warung baru dengan desain arsitektur lokal, serta memastikan infrastruktur yang baik dan lingkungan yang terjaga, sehingga orang datang karena makanannya enak.

KDM menutup kunjungannya dengan mendoakan agar warga setempat selalu menjaga hutannya agar hidup bahagia, sekaligus meresmikan beroperasinya PLTMH yang telah diperbaiki.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=0P-2qmVcPos