PEMBONGKARAN BANGLI TERUS BERJALAN | NORMALISASI SUNGAI TERUS DILAKUKAN

Kang Dedi Mulyadi (KDM), secara aktif memantau proses pembongkaran bangunan liar dan normalisasi sungai yang terus berlangsung. Dalam kunjungannya, KDM menemukan adanya ketidakberesan dan keluhan serius dari warga yang terdampak, khususnya terkait masalah data dan kompensasi.

Beberapa warga, termasuk Bapak Amin, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima uang kompensasi sebesar Rp10 juta yang dijanjikan pemerintah provinsi untuk biaya sewa rumah atau kontrakan, meskipun data mereka telah diserahkan sejak awal. Mereka menyatakan kebingungan karena tanpa dana kompensasi, mereka kesulitan untuk membongkar dan pindah secara mandiri, mengingat biaya sewa kontrakan dibayar di muka.

Salah satu temuan signifikan adalah masalah data. Seorang warga yang sudah tinggal selama 10 tahun dan membayar sewa lahan PJT (Perum Jasa Tirta) secara kolektif, terkejut karena namanya hilang atau terganti dalam revisi data penerima kompensasi, sementara warga lain yang baru justru lebih dahulu menerima. KDM mempertanyakan ketidakjelasan dalam proses pendataan yang melibatkan pemerintah desa, SDA, dan PJT, yang menyebabkan banyak nama terlewat atau berubah. KDM pun meminta klarifikasi langsung kepada pihak terkait.

KDM menegaskan bahwa seharusnya dana kompensasi masuk ke rekening penerima untuk memperlancar proses pembongkaran mandiri. Ia berjanji akan memperjuangkan nasib sekitar 40-60 kepala keluarga yang datanya bermasalah dan belum menerima kompensasi, serta mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk segera menyelesaikan masalah data ini.

Di lokasi terpisah, KDM juga mengecek rencana pembangunan rumah panggung yang lebih layak bagi Nenek Maisah (86 tahun), yang rumahnya sering kebanjiran. Pembangunan rumah panggung ini diharapkan dapat segera dimulai sebagai bagian dari kebijakan pemerintah provinsi.

sumber : https://youtu.be/0eQP65cmpUI?si=R1vbZ3_onPMW8rDv