KDM Buka WIJS 2025: Jabar Tak Mau “Jual Diri”, Pajak Harus Kembali ke Desa Penghasil

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) membuka acara West Java Investment Summit (WIJS) 2025 dengan visi investasi yang tegas, menantang, dan berorientasi pada keadilan fiskal. KDM menyatakan bahwa Jawa Barat harus menerapkan kebijakan investasi yang “mahal” atau selektif, menolak investor yang merusak ekosistem, serta menuntut reformasi pembagian pajak agar daerah penghasil tidak lagi miskin.

Dalam sambutannya, KDM mengungkapkan bahwa ia memilih memposisikan diri sebagai “Ketua RT” daripada Gubernur untuk menyelesaikan hambatan investasi di tingkat akar rumput.

Keadilan Fiskal: Kritik Pajak Kantor vs. Pajak Pabrik

KDM menyoroti ketidakadilan fiskal yang parah, di mana daerah penghasil industri terbesar menanggung risiko lingkungan dan konflik sosial, namun hanya menerima sedikit bagian dari pajak.

“Luasan tanah untuk kawasan industri yang 50.000 hektar kalah oleh sebuah kantor yang ukurannya 100×30 meter. Bayangkan, tiduran dapat duit gede yang keringetan bagi hasilnya sangat rendah,” kritik KDM.

Saat ini, Jabar (dengan 54 juta penduduk dan konflik sosial tinggi) hanya menyumbang sekitar Rp 140 Triliun pajak nasional, sementara daerah yang hanya dipenuhi gedung dan hotel (populasi di bawah 10 juta) menyumbang lebih dari Rp 1.000 Triliun.

Tuntutan KDM:
KDM telah meminta Bapenda Jabar untuk mengumumkan desa-desa penghasil pajak tertinggi di Jawa Barat agar desa-desa tersebut mendapat alokasi anggaran khusus dari provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun infrastruktur air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Ia menuntut adanya regulasi yang mengharuskan pajak dibayarkan dan dihitung di daerah asal pajak itu dipungut untuk melahirkan keadilan pembangunan.

Mengatasi Biaya Tinggi dan “Mafia Lokal”

KDM mengakui bahwa problem investasi di Indonesia terletak pada hilirisasi dan praktik premanisme yang menjadi biaya tinggi. Ia memetakan hambatan investasi yang didominasi oleh tokoh lokal (ketokohan lokal) yang menguasai:
1. Jalur material masuk dan keluar.
2. Rekrutmen tenaga kerja.
3. Pengelolaan limbah.

Tokoh-tokoh ini kemudian menjadi “orang kaya baru” yang mengendalikan masyarakat dan memiliki pengaruh politik.

Solusi KDM:
Limbah sebagai Bahan Baku: Limbah industri (seperti kawat atau benang sisa) harus diputuskan oleh Menteri Perindustrian sebagai bahan baku, bukan limbah. Penjualannya harus melalui lelang terbuka untuk mencegah premanisme dan memastikan yang mendapat adalah industri hilir.

Kepastian Tata Ruang: Tata ruang harus berbasis pada hukum alam dan daya dukung lingkungan, serta harus konsisten antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. KDM secara terbuka menolak permintaan penambahan kawasan pariwisata di Kabupaten Bandung karena ancaman bencana dan longsor.

Bank Lahan Industri: Pemerintah Provinsi akan menyiapkan tanah-tanah kosong yang tidak produktif untuk dijadikan kawasan industri baru. Investor hanya perlu masuk tanpa perlu berhadapan dengan calo tanah atau izin yang bertele-tele.

Investasi Holistik dan Pendidikan SDM Lokal

KDM menekankan bahwa investasi haruslah holistik (menyeluruh). Ia menuntut desain arsitektur dan tata lingkungan yang punya karakteristik Pajajaran Sunda.

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja dan konflik sosial, KDM mencanangkan dua program beasiswa ambisius:
1. Merekrut 1.000 lulusan SMP untuk masuk SMK yang terkualifikasi industri.

2. Merekrut 200 lulusan SMA/SMK dari kalangan bawah di lingkungan industri untuk dididik menjadi Calon Manajer (D3) selama tiga tahun di Politeknik seluruh Jabar.

Tujuan utamanya adalah agar masyarakat lokal menjadi manajer dan pemimpin di industri, sehingga mereka akan menjaga perusahaan dan menghilangkan potensi gangguan dari luar.

Jabar Tidak Boleh “Jual Diri”

Mengambil pelajaran dari Singapura dan Amerika Serikat, KDM menyimpulkan bahwa Jawa Barat harus menjadi destinasi investasi yang mahal dan selektif.

“Semakin jual mahal, semakin orang datang. Semakin jual murah, maka semakin orang tidak mau datang. Rumah yang ketat penjagaannya akan ditandang banyak orang. Rumah yang terlalu terbuka pada akhirnya akan ditinggalkan oleh banyak orang,” KDM menganalogikan.

Selektivitas ini berarti Jabar hanya akan menerima investasi yang memiliki implikasi positif pada pertumbuhan ekonomi, tanpa menyebabkan kehancuran ekosistem.

KDM menutup sambutannya dengan janji pengorbanan fiskal demi rakyat: “Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya, biarkan Gedung Sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap, tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang”.