Pemprov Jabar Lanjutkan Pembangunan Jalan Parung Panjang dan Fokus Pulihkan Keadilan bagi Warga Terdampak Tambang
BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus berkomitmen mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Selain fokus pada peningkatan kualitas jalan, pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap kesejahteraan warga yang terdampak penutupan tambang.
Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa tahapan penyelesaian pembangunan jalan di Parung Panjang berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini, pemerintah tengah menambah sekitar 4 kilometer ruas jalan baru sebagai bagian dari upaya bertahap untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Tahapan-tahapan penyelesaian Parung Panjang satu per satu bisa kita tangani dengan baik. Pembangunan jalan berjalan lancar, dan kini kita akan tambah lagi sekitar empat kilometer,” ujar Gubernur.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menangani kebutuhan warga yang terdampak penutupan tambang, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi. Beberapa warga diketahui masih memiliki penghasilan rendah meskipun telah lama bekerja di sektor tambang.
Berdasarkan laporan di lapangan, rata-rata pekerja tambang memperoleh upah di bawah Rp50.000 per hari, sedangkan sopir truk tambang hanya sekitar Rp80.000 per hari.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya perlindungan sosial, seperti tidak terdaftarnya para pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta kondisi infrastruktur dan perumahan warga yang masih memprihatinkan.
“Seluruh rangkaian kegiatan penambangan melahirkan banyak orang kaya, tetapi warga di sekitar tambang belum menikmati upah yang layak, tidak dilindungi BPJS, dan infrastruktur di desanya rusak,” tegasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memastikan bahwa aktivitas tambang harus memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar.
Kepala desa, ketua PKK, serta seluruh warga diimbau berkolaborasi dalam memulihkan wilayah terdampak seperti Cigudeg, Rumpin, dan Rengas Jajar.
Program prioritas yang akan menjadi perhatian pemerintah antara lain:
* Perbaikan rumah warga agar layak huni.
* Penyediaan air bersih yang memadai.
* Peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
* Akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.
* Optimalisasi pemanfaatan pajak tambang untuk kesejahteraan warga sekitar.
“Masyarakat rumahnya harus layak, air bersihnya harus dinikmati, jalannya harus baik, dan anak-anaknya harus bisa sekolah. Pajak dari tambang harus kembali untuk kepentingan warga sekitar,” ujar Gubernur.
Pemprov Jawa Barat menegaskan tekadnya untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam memastikan pembangunan yang berkeadilan.
Pemerintah menilai bahwa setiap proyek pembangunan harus membawa manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya bagi kalangan tertentu.
“Pembangunan bukan untuk kita, tapi untuk warga,” tutup Gubernur.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat, diharapkan upaya pemulihan dan pembangunan di kawasan tambang dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga Jawa Barat.
@dedimulyadiofficialSemoga kedepan, kita bisa melakukan penataan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan bukan untuk kita tetapi untuk warga
