Pemerintah Provinsi Jawa Barat Salurkan Kompensasi kepada 9.300 Warga Terdampak Penutupan Tambang
Pemerintah provinsi Jawa Barat mulai menyalurkan kompensasi secara bertahap kepada masyarakat yang terdampak akibat penutupan sementara aktivitas pertambangan. Jumlah penerima kompensasi tercatat mencapai lebih dari 9.300 orang. Penyaluran kompensasi ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dan menjaga keseimbangan pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan penutupan sementara tambang di wilayah Bogor ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pembangunan bukanlah tindakan pengrusakan, melainkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan lingkungan, serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Semoga seluruh kegiatan ini memberikan manfaat dan minimal mengurangi beban akibat kebijakan yang diambil,” ujar Kang Dedi Mulyadi sebagaimana dilansir dari video yang diunggah di akun @dedimulyadiofficial.
Selain itu, Kang Dedi juga menegaskan bahwa pajak yang diperoleh dari sektor pertambangan dan pembangunan lainnya harus kembali kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
@dedimulyadiofficialPembangunan bukan pengrusakan, tetapi menjaga kseimbangan alam, manusia, lingkungan dan melahirkan keadilan sosial
