KDM MINTA BPK DAN AHLI ITB AUDIT KEUANGAN DAN LINGKUNGAN PABRIK AIR MINERAL

JAWA BARAT – Kang Dedi Mulyadi (KDM) mendesak dilakukannya audit komprehensif terhadap operasi pabrik air mineral besar di Jawa Barat. Desakan ini muncul menyusul kekhawatiran mendalam atas praktik eksploitasi sumber daya air yang masif, potensi kerusakan lingkungan jangka panjang, dan ironi ketimpangan sosial-ekonomi di desa-desa sekitar lokasi pabrik.

KDM secara spesifik meminta dua lembaga independen untuk turun tangan:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Untuk melakukan audit investigatif terhadap aspek keuangan, legalitas perizinan, pembayaran pajak, retribusi, dan skema kerja sama antara perusahaan dengan BUMD (PDAM).

Institut Teknologi Bandung (ITB): Untuk memimpin tim audit lingkungan guna mengkaji secara ilmiah dampak eksploitasi terhadap kelangsungan sumber mata air, cadangan akuifer, dan potensi risiko bencana ekologis seperti penurunan permukaan tanah.

Ia juga menyoroti fakta bahwa lokasi pengeboran (sumur artesis) memungkinkan air keluar dengan sendirinya tanpa perlu dipompa, yang memicu pemberian kuota izin dalam jumlah besar.

Ironi Desa Penghasil Pajak

Lebih lanjut, KDM mengkritik keras “ironi pembangunan” yang terjadi. Menurutnya, desa-desa yang menjadi lokasi industri dan menyumbang pendapatan besar bagi negara melalui pajak (seperti PPN), justru seringkali dibiarkan dalam kondisi miskin.

“Jangan sampai terjadi ironi. Di tempat itu dihasilkan pendapatan besar bagi daerah dan negara, tapi desa itu malah miskin. Infrastrukturnya buruk, warganya kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

KDM menuntut adanya pembangunan yang berkeadilan, di mana desa penghasil pajak harus menjadi skala prioritas utama dalam alokasi anggaran pembangunan daerah.

Masalah Infrastruktur dan Truk Overload

Persoalan ini juga tidak lepas dari masalah klasik infrastruktur jalan yang hancur akibat lalu lintas truk kelebihan muatan (overload). KDM menilai sistem jembatan timbang yang ada saat ini tidak logis dan tidak efektif. Ia mendesak agar pengawasan dilakukan langsung dari hulu (sumber tambang dan pabrik) dan diintegrasikan dengan sistem di gerbang tol untuk menindak tegas pelanggaran muatan.

Langkah audit ini didesak KDM sebagai upaya untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam berjalan seimbang dengan tanggung jawab lingkungan dan memberikan keadilan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.