Transparansi Keuangan: Saldo Kas Daerah Jawa Barat per 30 Oktober 2025 Sore
BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan laporan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara terbuka kepada masyarakat. Laporan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan laporan keuangan per Kamis, 30 Oktober 2025, posisi saldo kas awal Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar Rp2.619.510.918.817. Hingga pukul 17.00 WIB, realisasi penerimaan daerah mencapai Rp26.781.140.066.
Rincian penerimaan tersebut antara lain:
* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp13.775.654.200
* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp12.447.569.300
* Retribusi dan pendapatan lainnya: Rp311.406.566
* Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik: Rp246.510.000
Penerimaan ini menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program prioritas daerah di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pengeluaran daerah hingga sore hari tercatat sebesar Rp70.859.166.513, yang terbagi dalam beberapa pos utama, yaitu:
* Belanja pegawai: Rp27.404.710
* Belanja barang dan jasa: Rp46.584.414.676
* Belanja hibah: Rp600.000.000
* Belanja modal: Rp23.647.347.127
Setelah memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut, saldo kas akhir per 30 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp2.587.092.918.511.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menegaskan komitmennya untuk menyajikan data keuangan secara transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh publik. Dengan sistem pelaporan rutin ini, masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana setiap rupiah dari kas daerah dikelola dan dimanfaatkan.
“Setiap rupiah yang dikelola secara transparan menjadi energi untuk mendukung pembangunan — dari jalan, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat — demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa,” demikian disampaikan dalam laporan resmi Pemprov Jabar.
Melalui keterbukaan informasi keuangan seperti ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pengelolaan keuangan publik semakin kuat.
@dedimulyadiofficialSemuanya dibuat terang benderang
