AIR MELIMPAH – PERUSAHAAN MENDAPAT BERKAH | AIR PEMANDIAN WARGA LAHIRKAN INDUSTRI AIR KEMASAN

SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kembali menyambangi pabrik air mineral di Subang untuk meninjau langsung sumber mata air yang melahirkan industri air kemasan raksasa. Kunjungan ini berfokus pada dua isu utama: kontroversi publik mengenai sumber air dan upaya KDM untuk mereformasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) agar lebih menyentuh rakyat miskin.

KDM mengungkapkan bahwa sejarah mata air yang melimpah di kawasan ini menjadi berkah besar bagi perusahaan, namun tantangan yang muncul adalah menjaga kejujuran informasi publik dan memitigasi bencana.

Iklan Air Terjun vs. Fakta Sungai Bawah Tanah

Dalam dialognya dengan perwakilan pabrik, KDM menyinggung protes dari masyarakat, termasuk anak dan rekan-rekannya, mengenai perbedaan antara narasi iklan dan realitas. Masyarakat, sebagai pelanggan, meyakini air berasal dari “air pegunungan yang jatuh” (crut) yang langsung ditampung pipa. Perwakilan perusahaan menjelaskan bahwa mereka melakukan pengeboran (ngebor) untuk mendapatkan air yang tertekan (tertekan) dari lapisan aquifer (aliran sungai di bawah tanah) yang berada di kedalaman.

“Jadi kita mencari air yang tertekan di bawah. Jadi ada lapisan bebatuan yang itu memang harus ditembusnya dengan bor,” jelas perwakilan pabrik.

KDM menyimpulkan bahwa iklan perusahaan sebaiknya diubah untuk mencerminkan proses pengeboran agar lebih jujur, namun ia berupaya menjernihkan kontroversi dengan menelusuri sumber awal pabrik.
Air Pemandian Warga Lahirkan Industri
Setelah meninjau lokasi sumber air yang lama, KDM menemukan fakta historis yang menjadi kunci validasi iklan awal perusahaan. KDM memastikan bahwa awal mula pabrik didirikan adalah karena adanya mata air pegunungan asli yang muncul di permukaan (ngaburial).

“Mata airnya ini sumber mata air. Aliran airnya, dan itu air itu dulunya pasti air pemandian, sok taruhan… Dulunya ada lewi [kolam],” ujar KDM.

KDM menyimpulkan bahwa perusahaan memang tertarik mendirikan pabrik di lokasi tersebut karena ketersediaan mata air alami yang melimpah dan mudah dijangkau, dengan kedalaman pengeboran yang minim (sekitar 20 hingga 30 meter untuk Sumber 2).

“Aqua ini pertama kali membangun air di sini tertarik oleh mata air yang di sini. Makanya Aqua waktu awal mata air pegunungan benar,” tegas KDM.

KDM menambahkan, penggunaan pengeboran yang lebih dalam baru dilakukan kemudian karena produksi yang meningkat, permintaan pasar yang tinggi, dan terbatasnya kapasitas mata air alami.

Ancaman Longsor dan Kebijakan Lahan KDM

KDM juga menyoroti masalah lingkungan krusial, yaitu bencana longsor maut yang terjadi pada 2024, yang menewaskan dua orang dan merusak Sumber Mata Air Pipa 1.

Perusahaan mengklaim bahwa longsor tersebut bukan disebabkan oleh proses pengeboran air bawah tanah, melainkan faktor eksternal, yaitu rembesan air dari lahan sawah yang berada di atas tebing.

Untuk mengatasi akar masalah, KDM mengusulkan solusi radikal: Pembebasan lahan sawah seluas 3 hektar di atas sumber air untuk kemudian direboisasi atau ditanami pohon.

“Makanya kenapa sawahnya tidak dibebasin oleh [perusahaan] untuk ditanamin pohon sehingga tidak lagi peristiwa [longsor]?… babari atuh isukan ge dibayar ku urang rek mah [gampang, besok juga saya bayar kalau mau],” kata KDM, menegaskan keseriusannya dalam menyelesaikan sumber masalah.

Reformasi Total CSR: Fokus Membangun Rumah Rakyat

KDM memberikan arahan tegas mengenai pemanfaatan dana CSR perusahaan ke depan. KDM menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, yang dananya melimpah dari pajak yang juga dibayarkan oleh perusahaan.

KDM meminta perusahaan menghentikan kontribusi dana CSR untuk perbaikan jalan yang tahunan bisa mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Dana tersebut harus dialihkan sepenuhnya untuk program pengentasan kemiskinan di sekitar pabrik:

• Pembangunan Rumah Rakyat Miskin: Dana CSR tahunan (>Rp5 miliar) diarahkan untuk membangun 20 rumah rakyat miskin per tahun (dengan asumsi Rp250 juta per rumah).
• Air Bersih Pemprov: Pemprov Jabar akan mengalokasikan Rp250 juta untuk membangun jaringan air bersih ke masyarakat lokal, tanpa meminta bantuan dari perusahaan.

Langkah ini ditekankan KDM sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun rasa keadilan dan memastikan bahwa kehadiran industri air minum turut berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.