Pemeriksaan BPK Menjadi Langkah Penting Memastikan Setiap Rupiah Anggaran Pemerintah Bermanfaat Bagi Masyarakat

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hari ini Jumat 24 Oktober 2025, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) melakukan kunjungan ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

“Hari ini berjalanan menuju kantor BPK untuk memberikan kepastian apakah alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah benar atau tidak. Karena BPK merupakan institusi yang berhak melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujar Kang Dedi sebagaimana dilansir dari video yang diunggah di akun media sosial @dedimulyadiofficial

Ia menjelaskan bahwa secara politik, pemerintah provinsi bertanggung jawab kepada DPRD. Namun secara sosial dan faktual, tanggung jawab pemerintah juga melekat kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

“Secara administratif, BPK menentukan benar dan salahnya pengelolaan keuangan. Dan ini adalah jalan untuk bagaimana kita berkinerja keuangan yang baik agar belanjanya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Kang Dedi menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar proses formal, melainkan langkah untuk memastikan setiap kegiatan dan pengeluaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saat ini, berbagai program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berjalan, di antaranya pembangunan dan pelebaran jalan, pembuatan drainase, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan CCTV di sejumlah titik.

Namun, hingga kini sejumlah proyek belum selesai 100%. Oleh karena itu, pemerintah baru dapat membayarkan sekitar 30% dari total nilai pekerjaan kepada pelaksana proyek.

“Kenapa tidak dibayarkan langsung 100%? Karena kalau pekerjaannya tidak selesai atau tidak berkualitas, maka pihak pembayar—baik kepala dinas, penyelenggara kegiatan, PPK, maupun pemegang kas pemerintah provinsi—bisa dikenai sanksi pidana, termasuk pidana korupsi karena dianggap memperkaya orang lain,” jelasnya.

Kang Dedi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran anggaran harus tepat sasaran dan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Belanjanya harus tepat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluarannya tetap harus hati-hati karena pemegang kas memiliki konsekuensi politik,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pengeluaran keuangan tidak boleh diselewengkan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan barang maupun jasa yang diterima oleh pemerintah. Setiap rupiah anggaran publik harus dipertanggungjawabkan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan.

Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal administrasi, tapi soal tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tutup Kang Dedi.

 

@dedimulyadiofficialBelanja tepat untuk kepentingan masyarakat♬ suara asli – KANG DEDI MULYADI