Gubernur Jabar Tegaskan Tindakan Tegas Terkait Polemik Dana Deposito Rp4,1 Triliun
Bandung — Gubernur Jawa Barat Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menanggapi serius polemik mengenai adanya laporan dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp4,1 triliun. Dalam pernyataannya pagi ini sebagaimana dilansir dari video di akun media sosial @dedimulyadi71.
Kang Dedi menegaskan komitmen untuk menuntaskan persoalan ini secara transparan dan tegas serta menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengklarifikasi data dan menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Langkah-langkah Verifikasi dan Klarifikasi Data
Kang Dedi menjabarkan rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk memastikan kebenaran laporan dan asal-usul angka Rp4,1 triliun tersebut. Langkah-langkah utama yang disebutkan adalah:
1. Memanggil seluruh penjabat Pemprov Jabar
Kang Dedi akan mengumpulkan seluruh pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta penjelasan langsung — apakah informasi yang disampaikan kepada publik dan kepada pemerintah pusat adalah jujur, akurat, dan berdasarkan data faktual. Pertemuan ini bertujuan memastikan transparansi internal sebelum langkah selanjutnya.
2. Verifikasi data dengan Kementerian Dalam Negeri
Untuk memperoleh sinkronisasi data dan kepastian administratif, Kang Dedi akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengecek kesesuaian data yang dimiliki provinsi dengan database pusat.
3. Klarifikasi sumber data kepada Bank Indonesia
Kang Dedi juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia guna menanyakan dan mengecek sumber data yang menyebutkan deposito tersebut, sekaligus memastikan tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan pengklasifikasian instrumen keuangan.
Kang Dedi menegaskan bahwa hasil verifikasi harus bersifat transparan dan akuntabel. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa ada pejabat atau staf yang:
* memberikan keterangan tidak benar,
* menyembunyikan fakta atau data yang seharusnya terbuka untuk publik, atau
* tidak menunjukkan integritas dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan,
maka tindakan tegas akan dijatuhkan, termasuk pemberhentian pejabat yang terbukti bersalah.
“Saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan berhentikan penjabat itu,” tegas Kang Dedi.
Kang Dedi menegaskan bahwa siapapun — mulai dari sekretaris daerah hingga kepala badan pengelola keuangan atau kepala badan pendapatan daerah — yang tidak memiliki integritas akan menghadapi konsekuensi yang sama.
Kang Dedi juga membuka ruang bagi proses klarifikasi yang objektif dan profesional, dengan tujuan akhir memastikan bahwa anggaran daerah dikelola sesuai aturan, akuntabel, dan untuk sebesar-besar manfaat rakyat Jawa Barat.
Kang Dedi menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Barat dan kesiapan mengambil langkah tegas bila ditemukan pelanggaran.
Langkah-langkah verifikasi yang diumumkan diharapkan dapat segera menghasilkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
@dedimulyadiofficialIni adalah komitmen saya…
