Pemprov Jawa Barat Raih Predikat Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Gubernur Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh warga serta jajaran aparat pemerintah provinsi atas kerja keras dan kolaborasi yang solid. Berkat upaya bersama tersebut, Jawa Barat dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.

Dalam pernyataannya, Gubernur menjelaskan bahwa kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mencapai Rp2,5 triliun. Sementara itu, kebutuhan anggaran hingga bulan Desember 2025 diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.

Untuk menyeimbangkan kebutuhan tersebut, Pemprov Jawa Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp6 hingga Rp6,5 triliun hingga akhir tahun. Pemerintah daerah pun terus berupaya memperkuat ruang belanja publik sebagai prioritas utama.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kembali ruang belanja publiknya untuk terus ditingkatkan, karena itu kebutuhan dasar masyarakat,” ungkap Gubernur.

Ia menambahkan, belanja untuk sektor publik akan terus diprioritaskan agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Barat membuka ruang selebar-lebarnya agar aliran dana kas provinsi dapat terserap secara optimal bagi kepentingan publik.

Selain mendorong belanja publik, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tetap mengelola pengeluaran internal birokrasi dengan prinsip kehati-hatian. Pengeluaran hanya akan dilakukan untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar dan dibutuhkan secara langsung.

“Untuk kebutuhan barang dan jasa atau kebutuhan internal birokrasinya, kami hanya akan mengeluarkan hal-hal yang dianggap menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Itulah standarisasi layanan yang kami lakukan,” ujarnya.

Dalam video yang diunggah ke akun media sosial @dedimulyadiofficial, Gubernur juga memaparkan capaian pengelolaan anggaran selama beberapa tahun terakhir. Biasanya, Provinsi Jawa Barat memiliki SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sekitar Rp1,7 triliun setiap tahunnya. Namun pada tahun ini, Pemprov menargetkan agar angka tersebut bisa ditekan secara signifikan.

“Kami menargetkan agar SiLPA Provinsi Jawa Barat bisa di bawah Rp100 miliar, bahkan jika memungkinkan di bawah Rp50 atau Rp20 miliar,” jelasnya.

Kendati demikian, prinsip kehati-hatian tetap dijaga agar kas daerah tidak benar-benar kosong. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai peristiwa atau kebutuhan mendesak yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Menutup arahannya, Gubernur kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk bidang pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan lainnya.

Ia mengajak seluruh aparatur pemerintah provinsi untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mari kita bekerja dengan baik, terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan belanja yang tepat dan bermanfaat, untuk melahirkan masyarakat Jawa Barat yang bermartabat,” pungkasnya.

 

@dedimulyadiofficial Mari kita bekerja dengan baik, terus memberi pengabdian yang terbaik. Belanja tepat, manfaat dan melahirkan masyarakat Jawa Barat yang bermartabat #jawabarat #jawabaratistimewa #dedimulyadi #kangdedimulyadi #kdm ♬ suara asli – KANG DEDI MULYADI