Gubernur Jawa Barat Resmikan Bank Sampah di Bekasi, Dorong Kebersihan dan Tata Kota Berkelanjutan
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menghadiri acara peresmian bank sampah dan fasilitas daur ulang di Kabupaten Bekasi bersama Bupati Bekasi dan sejumlah pejabat daerah.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Direktur PT Hyundai, yang mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur atas pantun dan partisipasinya dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya sebagaimana dilansir dari unggahan video di kanal Youtube Lembur Pakuan, Kang Dedi menekankan pentingnya kebersihan dan penataan wilayah sebagai prioritas utama pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa meskipun Bekasi memiliki APBD besar dan investasi tinggi, masih banyak persoalan mendasar yang perlu diselesaikan, seperti jalan rusak, trotoar kotor, rumput liar, bangunan kumuh, serta drainase yang belum dikeruk.
Untuk mempercepat penanganan masalah tersebut, KDM menyarankan agar Bupati Bekasi menambah jumlah tenaga kontrak kebersihan, meliputi tukang sapu, tukang gali, dan tukang keruk drainase, dengan upah setara UMK (Rp 5,6 juta).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kebersihan kota sekaligus memberikan lapangan kerja bagi warga lokal Bekasi.
Pajak Industri Harus Kembali untuk Rakyat
Dalam kesempatan itu, KDM juga menyoroti pentingnya pengelolaan pajak industri yang adil dan transparan. Ia menegaskan bahwa dana dari pajak perusahaan—terutama perusahaan besar dan investasi asing—harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
“Pajak industri harus terasa manfaatnya bagi rakyat. Dana tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan, PJU, rumah rakyat miskin, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut KDM, masyarakat akan merasa memiliki dan ikut menjaga keberadaan pabrik-pabrik di sekitar mereka.
Pemerataan Penataan Kawasan dan Ketertiban Warga
Kang Dedi juga menekankan agar tidak ada lagi kesenjangan antara kawasan industri dan kawasan pemerintahan. Menurutnya, wilayah industri kerap tampak rapi dan mewah, sementara kawasan pemerintah justru terlihat kotor dan kumuh.
“Bekasi harus menjadi contoh bahwa kawasan pemerintah pun bisa bersih dan tertata rapi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketegasan pemerintah dan kedisiplinan warga, dengan prinsip bahwa “negara harus tegas, rakyat harus tertib.”
Rencana Pembangunan Flyover di Kota Bekasi
Menanggapi aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur, KDM mengumumkan bahwa rencana pembangunan flyover di Kota Bekasi telah masuk dalam agenda tahun berikutnya.
Proyek ini senilai Rp 226 miliar, dengan pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pembangunan fisik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
