KDM MINTA PERUSAHAAN TERBUKA DALAM PENERIMAAN TENAGA KERJA

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan pentingnya kepemimpinan yang tegas serta percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Jawa Barat. Hal ini disampaikan KDM dalam pidatonya yang dilansir dari video di kanal youtube Lembur Pakuan.

KDM menilai bahwa pemerintah tidak dapat menciptakan lapangan kerja sendirian karena akan membebani anggaran daerah. Solusinya, kata dia, adalah dengan mendorong investasi baru dan mempercepat proses perizinan usaha.

“Pemerintah harus menjadi fasilitator. Investasi akan tumbuh jika perizinan dipercepat dan infrastruktur diperkuat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memastikan setiap investor mendapat dukungan infrastruktur yang memadai agar ekonomi daerah terus tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

KDM juga menyoroti rutinitas aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya masih kurang produktif. Ia menilai banyak ASN yang hanya fokus pada kegiatan seremonial seperti apel dan rapat, namun belum memberikan hasil konkret bagi masyarakat.

Menurutnya, perlu ada ketegasan dalam penegakan disiplin kerja, termasuk pemotongan tunjangan kinerja bagi ASN yang tidak produktif.
“Masalah tidak akan selesai hanya dengan pidato,” tegas KDM.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien.

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan publik, KDM berencana meluncurkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp. Layanan ini akan menampung laporan terkait infrastruktur, ketenagakerjaan, premanisme, dan masalah pelayanan publik lainnya.

“Tim khusus akan dibentuk agar setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman serupa saat menangani aduan masyarakat di media sosial yang ditindaklanjuti dengan cepat oleh aparat kepolisian.

Dalam bidang ketenagakerjaan, KDM menegaskan pentingnya transparansi proses rekrutmen oleh perusahaan, terutama bagi perusahaan yang telah go public. Ia meminta agar seluruh lowongan kerja diumumkan melalui sistem informasi ketenagakerjaan milik pemerintah agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka.

“Perusahaan yang tidak transparan akan diumumkan secara publik, dan dampaknya terhadap reputasi maupun penjualan menjadi tanggung jawab mereka,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh investasi di Jawa Barat benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Untuk mengurangi beban pelatihan tenaga kerja di perusahaan, Pemprov Jabar akan berperan aktif dalam melatih dan mendidik calon tenaga kerja terampil.

KDM bahkan mengungkapkan adanya rencana kerja sama dengan TNI untuk menciptakan program “barak militer” bagi calon tenaga kerja, guna membentuk karakter dan kedisiplinan mereka sebelum masuk dunia kerja.

Pemerintah juga akan fokus pada pembangunan desa-desa di kawasan industri, terutama dalam hal kebersihan lingkungan, gizi, pendidikan, dan infrastruktur.

KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan pemetaan desa penghasil pajak terbesar untuk menentukan prioritas pembangunan, sehingga manfaat ekonomi kawasan industri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa sekitar.