Pemprov Jabar Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Penurunan Dana Transfer
Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,45 triliun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dikutip dari media sosial @dedimulyadiofficial.
Infrastruktur Sebagai Penggerak Ekonomi
“Pertumbuhan ekonomi itu akan tumbuh mana kala infrastrukturnya dibangun,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan bahwa investasi tidak akan datang tanpa adanya kesiapan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, bendungan, listrik, dan konektivitas internet. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menarik industri untuk tumbuh, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau industri tumbuh maka lapangan kerja akan tumbuh. Kalau lapangan kerja tumbuh, masyarakat punya pendapatan tetap setiap bulan. Akhirnya mereka bisa beli rumah, motor, menyekolahkan anak, dan makan di warung. Itu yang disebut pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Efisiensi Jadi Kunci Kemandirian Pembangunan
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak ekonomi harus dilakukan secara mandiri, bukan mengandalkan utang besar.
“Membangun infrastruktur dengan dana pinjaman yang sangat besar justru bisa menjadi beban bagi ekonomi,” ungkapnya.
Untuk itu, Dedi mendorong agar pemerintah daerah menjadi lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Ia mencontohkan efisiensi yang dapat dilakukan, antara lain dengan mengurangi belanja alat tulis kantor, listrik, air, perjalanan dinas, pakaian dinas, hingga kegiatan seminar dan protokoler yang tidak mendesak.
“Semua diarahkan untuk fokus pada pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Pembangunan Tanpa Utang Berlebih
Dedi menyebut bahwa meminjam dana untuk pembangunan boleh saja, asalkan terukur dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun ditawari pinjaman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih untuk tidak mengambilnya. “Kami tetap ingin membangun dengan dana yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya berkurang,” katanya.
Pemerintah Berpuasa dari Kepentingan Pribadi
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Dedi menyampaikan bahwa seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Jabar harus berkomitmen untuk berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak relevan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus bekerja melayani masyarakat dengan upaya ekstra efisien,” katanya.
Ia juga menolak opsi menambah pendapatan daerah yang justru membebani masyarakat, seperti pungutan baru atau retribusi tambahan.
“Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah daripada mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat,” tegasnya.
Komitmen pada Pendidikan dan Kesehatan
Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tetap bertanggung jawab penuh terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga miskin.
“Kita sudah melayani kesehatan dan perlindungan sosial melalui fasilitas BPJS maupun skema bantuan sosial lainnya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program re-reongan di tingkat RT dan RW tidak berkaitan dengan kekurangan dana pemerintah, tetapi merupakan bentuk partisipasi sosial masyarakat untuk membantu kebutuhan kecil seperti ongkos ke rumah sakit atau biaya makan selama menunggu keluarga yang dirawat.
“Sekolah dan rumah sakit sudah dijamin oleh pemerintah. Tapi ada warga yang tidak bisa datang ke sekolah karena tidak punya ongkos atau seragam. Maka inilah bentuk gotong royong sosial di lingkungan,” pungkas Dedi.
@dedimulyadiofficial Tetap semangat, sehingga pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat #dedimulyadi #kangdedimulyadi #kdm #pemerintah ♬ suara asli – KANG DEDI MULYADI
