SIKAP KDM HADAPI PEMOTONGAN ANGGARAN: ASN BERPUASA, RAKYAT BERPESTA

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), merespons serius terkait keputusan pemotongan Dana Transfer Keuangan Daerah (DTK) dari pemerintah pusat, yang secara nasional mencapai kurang lebih Rp226 triliun. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, KDM memaparkan bahwa pemotongan dana yang akan berlaku pada tahun 2026 mencapai Rp2,458 triliun untuk provinsi, ditambah sekitar Rp2,7 triliun untuk kabupaten/kota.

Ia mengakui bahwa pemotongan anggaran ini pasti akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di daerah, mengingat dana DTK selama ini menjadi sumber utama untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, sekolah, hingga rumah sakit.

Menghadapi keputusan tersebut, KDM mengambil sikap tegas untuk tidak memprotes pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa sebagai gubernur, ia memiliki dua peran: pertama, sebagai kepala daerah otonom yang dipilih langsung oleh rakyat, dan kedua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, menurut KDM, tidak elok rasanya jika seorang wakil pemerintah pusat memprotes keputusan yang telah diputuskan oleh pusat. Sikap ini menunjukkan ketaatan struktural, namun dibarengi dengan komitmen untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan.

KDM menegaskan bahwa dirinya tidak akan “berpangku tangan” dan membiarkan pembangunan berhenti karena kekurangan sumber daya keuangan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan langkah-langkah penanganan belanja anggaran secara ekstrem melalui pemotongan dan penghilangan berbagai kegiatan rutin pemerintah yang dianggap tidak mendesak.

Filosofinya adalah menggeser dana dari belanja yang tidak penting ke belanja pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Langkah efisiensi yang diambil sangat ketat dan mencakup seluruh kegiatan internal ASN. KDM menginstruksikan pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 75% dari kebiasaan, pemotongan belanja ATK sebesar 75%, serta pemangkasan belanja listrik antara 50% hingga 75% dengan memadamkan lampu bagian dalam kantor pada malam hari.

Paling mencolok, KDM menghapuskan kebiasaan penyediaan makanan dan snack untuk tamu dan acara, sehingga siapa pun yang bertamu ke kantor provinsi hanya akan disuguhkan air putih saja.

Meskipun belanja rutin dipangkas habis, KDM memastikan bahwa belanja pembangunan akan tetap berjalan, bahkan ditingkatkan. Ia bertekad meningkatkan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.

Komitmen ini juga berlaku untuk rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru SMK dengan estimasi biaya mencapai Rp700 miliar hingga Rp1 triliun, yang menunjukkan fokus kuat pada infrastruktur dan pendidikan.

Prioritas anggaran juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. KDM mengalokasikan sekitar Rp500 miliar untuk pemasangan listrik baru agar seluruh rakyat Jawa Barat memiliki akses listrik. Selain itu, jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan jaminan pendidikan gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta akan tetap dijalankan.

Anggaran juga dialokasikan untuk rehabilitasi irigasi, penataan sungai, dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang merata.

Untuk mengatasi masalah warga yang datang mengadu, KDM mengumumkan bahwa layanan pengaduan tetap berjalan menggunakan dana pribadi Gubernur serta dana dari program “Rereongan Sarebu” (sumbangan seribu) yang dilaksanakan oleh internal ASN Provinsi Jawa Barat. Program ini sekaligus didorong untuk diterapkan oleh masyarakat di tingkat RT/RW/desa masing-masing. Seluruh kebijakan ini disimpulkan KDM dalam sebuah tagline baru: “ASN berpuasa, rakyat berpesta”, yang mencerminkan semangat pengorbanan aparatur demi kesejahteraan masyarakat.

Poin-Poin Utama
Pemotongan Anggaran Transfer Daerah (DTK)
– Jumlah Potongan: Total DTK se-Indonesia Rp226 triliun.
– Dampak Jabar: Pemprov Jabar dipotong Rp2,458 triliun di tahun 2026, dan kabupaten/kota dipotong Rp2,7 triliun
– Pengaruh: Pemotongan dipastikan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit) yang bersumber dari DTK.

Sikap dan Strategi Gubernur
– Sikap Resmi: KDM memilih tidak memprotes karena memiliki status ganda sebagai Kepala Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat.
– Strategi: Melakukan pemotongan dan penghilangan kegiatan rutin pemerintah yang tidak penting untuk menutupi kekurangan dana.
– Tagline Baru: “ASN berpuasa, rakyat berpesta”.

Rincian Pemangkasan Belanja Rutin (Puasa ASN)
– Perjalanan Dinas: Dipotong hingga 75%.
– Belanja Listrik: Dipotong 50-75% (memadamkan lampu dalam kantor di malam hari).
– ATK: Dihilangkan hingga 75%.
– Konsumsi Tamu/Acara: Kebiasaan menyiapkan snack dan makan siang dihapuskan, hanya disediakan air putih.

Komitmen dan Prioritas Pembangunan 2026 (Pesta Rakyat)
– Infrastruktur Jalan: Anggaran pembangunan jalan ditingkatkan dari Rp2 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
– Pendidikan: Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi SMK dialokasikan Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
– Kesehatan & Pendidikan Dasar: Jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan jaminan pendidikan gratis untuk siswa miskin di sekolah swasta tetap dijalankan.
– Kebutuhan Dasar: Anggaran Rp500 miliar dialokasikan untuk pemasangan listrik baru bagi masyarakat miskin agar semua warga Jabar memiliki listrik.

Penanganan Pengaduan
– Sumber Dana Sosial: Pengaduan warga tetap ditangani menggunakan dana pribadi Gubernur dan dana “Rereongan Sarebu” yang dilaksanakan oleh internal ASN Provinsi Jabar.