KDM Perketat Anggaran Perjalanan Dinas dan Konsumsi Ringan

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan pengetatan sejumlah pos anggaran, menyusul potensi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada 2026.

Meski begitu, Dedi memastikan belanja publik tidak akan terganggu. Penghematan hanya diberlakukan pada pos-pos yang dinilai tidak mendesak.
“Semua sepakat bekerja lebih efektif, mengefisiensikan belanja. Kalau sebelumnya kita kencangkan pinggang, mungkin sekarang lehernya,” ujar Dedi dengan nada bercanda seusai Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Ia menjelaskan, pengeluaran yang akan dikurangi meliputi belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, hingga pos konsumsi rapat.

“Tujuannya sederhana, menurunkan penggunaan listrik, internet, sampai air. Jadi kita tetap bisa berlari cepat menuju Jabar Istimewa tanpa mengorbankan layanan publik,” jelasnya.

Menurut Dedi, strategi penghematan ini akan lebih berdampak pada kenyamanan birokrasi, bukan pada kinerja pemerintah.

“Kita hanya kehilangan snack, makan siang, perjalanan dinas, atau listrik malam hari yang dibatasi. Penggunaan AC dan TV pun akan diatur jamnya. Jadi lebih disiplin saja,” katanya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Dedi menambahkan bakal ada sistem pengingat penggunaan perangkat kerja di lingkungan pemerintah. Sementara itu, pola work from home (WFH) tetap akan mengikuti aturan yang sudah berlaku.