HADAPI PENURUNAN APBD 2026 | INI LANGKAH PEMPROV BERSAMA KABUPATEN – KOTA DI JABAR

/dalam oleh

BANDUNG — Tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota. Pasalnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan tajam akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Tantangan Anggaran yang Berat

Dana transfer yang biasanya menjadi salah satu sumber utama APBD Jawa Barat turun hingga Rp2,458 triliun. Penurunan ini meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pendidikan, jalan, dan infrastruktur daerah aliran sungai.

APBD yang semula direncanakan sebesar Rp31,1 triliun akhirnya harus direvisi menjadi sekitar Rp28,3 triliun, atau berkurang hampir Rp2,7 triliun.

Efisiensi Besar-Besaran

Menghadapi kondisi ini, Pemprov Jabar mengambil langkah efisiensi drastis agar roda pembangunan tetap berjalan. Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain:

* Belanja Pegawai: efisiensi sekitar Rp700 miliar, termasuk penundaan penerimaan CPNS dan dampak dari 1.800 pegawai yang pensiun.
* Belanja Operasional:

  • Listrik dipangkas dari Rp150 miliar menjadi Rp70 miliar.
  • Air bersih dipangkas dari Rp50 miliar menjadi Rp25 miliar.
  • Anggaran makan-minum dipangkas dari Rp340 miliar menjadi Rp150 miliar, dengan aturan baru bahwa setiap kegiatan hanya menyediakan air putih.

* Belanja Barang/Jasa: dipangkas hampir 50%, dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5,3 triliun.
* Kebijakan Energi: listrik dan pendingin ruangan (AC) hanya dinyalakan pada jam kerja.

Meski banyak pos anggaran dipotong, belanja modal justru ditingkatkan menjadi Rp3,4 triliun sebagai bentuk komitmen Pemprov Jabar menjaga pembangunan infrastruktur.

Fokus pada Infrastruktur

Beberapa proyek prioritas yang tetap dijalankan antara lain pembangunan flyover di Kota Bekasi, rekonstruksi jalan di Garut, serta penanganan jembatan dan ruas jalan di Bogor, Purwakarta, Sumedang, hingga Sukabumi.

Pemprov menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini bukan hanya untuk memperlancar konektivitas, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi daerah dan menjaga kenyamanan warga.

Dukungan Kabupaten/Kota

Tidak hanya provinsi, pemerintah Kabupaten dan Kota juga melakukan langkah penghematan serupa:

* Kabupaten Bandung Barat memangkas anggaran Rp300 miliar, dengan efisiensi barang/jasa, listrik, dan perjalanan dinas.
* Kabupaten Cianjur mengalami pengurangan Rp339 miliar, menargetkan efisiensi rata-rata 30% di pos hibah, makan minum, dan perjalanan dinas.
* Kota Cimahi mengalami penurunan transfer 23,6% atau Rp238 miliar. DAK Fisik dan DIIN dipotong 100%. Cimahi mengurangi sosialisasi, pameran, turnamen, serta perjalanan dinas hingga 50%.

Prioritas tetap diberikan pada pembangunan underpass, sementara pemotongan tunjangan kinerja ASN menjadi opsi terakhir jika diperlukan.

Semangat Kolaborasi

Langkah efisiensi yang ditempuh Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota ini menunjukkan semangat kolaborasi dalam menghadapi tantangan anggaran 2026.

Dengan kerja bersama, diharapkan pembangunan tetap berjalan, pelayanan publik tetap terjaga, dan masyarakat Jawa Barat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.