* Rapat koordinasi antara Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membahas situasi terkini di provinsi tersebut. * Diskusi menyinggung unjuk rasa dan kerusuhan baru-baru ini, termasuk perusakan properti di gedung DPRD. * KDM telah memutuskan untuk membantu memberikan asuransi bagi pekerja informal, seperti pengemudi ojek, pekerja konstruksi, dan buruh, melalui BPJS Ketenagakerjaan. * […]
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberikan perlindungan asuransi bagi para pengemudi ojek online melalui BPJS Ketenagakerjaan. Skema pembiayaan asuransi akan dibagi dua, yakni sebagian ditanggung oleh aplikator dan sebagian lagi oleh pemerintah provinsi. Gubernur menegaskan bahwa hal ini wajar karena aplikator mendapat keuntungan dari kerja para pengemudi. Para pengemudi ojol menyambut baik rencana ini dan […]
Video ini menampilkan aksi heroik seorang massa yang berusaha memadamkan api yang menyambar Gedung PT Pos. Atas keberanian tersebut, Pak Gubernur mengundang langsung orang tersebut untuk bertemu dengan beliau di Gedung Sate pada pukul 13.00 siang. View this post on Instagram […]
Video ini memperlihatkan obrolan Pak Gubernur dengan seorang pedagang mie ayam dan seblak yang tempat usahanya hangus terbakar serta dijarah saat aksi di depan Gedung DPRD. Kini pedagang tersebut telah mendapat bantuan dari Pak Gubernur agar bisa kembali berdagang. Bahkan, biaya kontrakan untuk satu tahun ke depan juga sudah ditanggung oleh beliau. […]
Program pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota ditujukan untuk pekerja informal seperti ojek pangkalan, kuli, pemulung, dan sopir angkot yang tidak mendapat asuransi dari majikan. Premi asuransi dapat ditanggung pemerintah atau dibagi dengan pihak yang mempekerjakan jika tidak mampu membayar penuh. Pekerja informal didefinisikan sebagai mereka yang tidak bergaji bulanan, tidak memiliki majikan, tidak dijamin […]
Video ini menampilkan Pak Gubernur yang menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menyuarakan kritik, baik melalui aksi unjuk rasa maupun lewat media sosial. Kritik tersebut dianggap penting untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi keuangan dan pengelolaan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. DPRD Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan maklumat […]
