DPRD DUKUNG LANGKAH KDM – ASURANSIKAN PEKERJA INFORMAL | PANGKAS ANGGARAN STUDY BANDING

* Rapat koordinasi antara Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membahas situasi terkini di provinsi tersebut.
* Diskusi menyinggung unjuk rasa dan kerusuhan baru-baru ini, termasuk perusakan properti di gedung DPRD.
* KDM telah memutuskan untuk membantu memberikan asuransi bagi pekerja informal, seperti pengemudi ojek, pekerja konstruksi, dan buruh, melalui BPJS Ketenagakerjaan.
* Inisiatif ini merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan dukungan nyata kepada komunitas, meskipun tuntutan para pengunjuk rasa tidak secara khusus ditujukan kepada pemerintah provinsi.
Realokasi Anggaran:
* DPRD telah sepakat untuk merealokasi anggarannya guna mendukung program perlindungan sosial.
* Hal ini akan dilakukan dengan menghentikan perjalanan dinas ke luar negeri dan luar provinsi serta memanfaatkan sisa dana dari kegiatan lain.
* Diperkirakan 1 miliar rupiah akan dialokasikan dari pemotongan anggaran ini.
* Gubernur dan pimpinan DPRD menekankan bahwa tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan bagi mereka.
Transparansi dan Dialog:
* DPRD berkomitmen untuk transparan, menyatakan bahwa laporan masa reses mereka dapat diakses oleh publik.
* Mereka mengklarifikasi bahwa pengelolaan dana reses dan kegiatan ditangani oleh Sekretariat Dewan (Sekwan), bukan oleh anggota secara individu.
* Pimpinan DPRD menegaskan bahwa mereka selalu terbuka untuk berdialog dengan publik dan secara konsisten telah bertemu dengan para pengunjuk rasa untuk mendengarkan tuntutan mereka.
* Sebuah saran dibuat agar DPRD mengeluarkan pernyataan resmi (maklumat) yang mendukung gerakan reformasi publik.