Pemprov dan DPRD Sepakat Realokasi Anggaran untuk Jaminan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Warga
Video ini menampilkan pertemuan Pak Gubernur bersama pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan ketua komisi. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perlindungan jaminan sosial masyarakat, khususnya asuransi bagi tenaga kerja informal. Untuk melaksanakan program ini, dilakukan realokasi anggaran, antara lain dari pos perjalanan dinas ke luar provinsi maupun luar negeri, serta dari anggaran sisa (silpa).
Pak Gubernur menekankan bahwa program ini harus searah dengan seluruh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. DPRD bersama Pemprov juga perlu segera melakukan langkah recovery ekonomi, mengingat banyak warga yang tidak bisa bekerja dalam beberapa hari terakhir akibat kerusakan bangunan maupun penjarahan terhadap pedagang.
Harapannya, dalam satu minggu ke depan kondisi dapat kembali normal, ekonomi berjalan lagi, dan perbaikan infrastruktur segera dilakukan.
Selain itu, Pak Gubernur menjelaskan bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota berbeda dengan DPR pusat. Seluruh persiapan teknis ditangani oleh sekretariat dewan, sementara anggota dewan hanya tinggal menjalankan fungsi politiknya, dengan urusan keuangan menjadi tanggung jawab sekretariat dewan.
DPRD provinsi, kabupaten, dan kota sifatnya setara dan pengelolaan belanja diatur melalui peraturan gubernur, sehingga tidak bisa membuat anggaran sendiri.
Pak Gubernur juga menegaskan bahwa DPRD selalu membuka ruang diskusi. Sebagai contoh, kemarin Ketua DPRD turun langsung menemui para demonstran, didampingi oleh Sekda, untuk mencatat seluruh aspirasi yang kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat.
View this post on Instagram
