DI JABAR, OJOL DAN PEKERJA INFORMAL LAINNYA AKAN MENDAPATKAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN

/dalam oleh

Bandung – Gubernur Dedi Mulyadi kembali menunjukkan kepemimpinannya yang visioner dalam mengelola anggaran pasca kerusuhan demonstrasi 30 Agustus. Dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Bappeda Jawa Barat, KDM menegaskan bahwa gejolak publik tidak boleh dihadapi dengan sikap emosional atau represif, melainkan harus direspons dengan empati dan tindakan nyata.

Dedi Mulyadi menyadari bahwa biaya perbaikan Gedung DPRD dan ganti rugi fasilitas yang terbakar mencapai angka yang fantastis. Ia khawatir biaya tersebut akan memotong anggaran untuk kebutuhan publik yang lebih penting, seperti belanja pendidikan, kesehatan, beasiswa, dan infrastruktur.

Dalam diskusinya, Gubernur Dedi Mulyadi meminta Kepala Bappeda, Dedi Mulyadi untuk mencari celah dalam anggaran yang bisa dialokasikan untuk menutupi biaya perbaikan dan ganti rugi. Ia mengusulkan agar dana-dana belanja yang tidak penting ditunda atau dialihkan. Kepala Bappeda mengkonfirmasi bahwa masih ada anggaran belanja tak terduga sebesar Rp39 miliar yang bisa digunakan untuk bencana sosial seperti ini.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa penggantian kerugian, seperti motor yang terbakar, tidak boleh membebani masyarakat. Ia mengatakan, “Uang APBD ini kita tidak cermat itu bisa jadi motong belanja kesehatan, motong belanja pendidikan, motong belanja infrastruktur untuk rakyat, motong beasiswa, motong jaminan untuk masyarakat yang sakit.” Ia juga mengusulkan agar gajinya dan biaya perjalanan dinasnya dialokasikan untuk membantu masyarakat.

Lebih dari itu, Dedi Mulyadi juga memiliki gagasan untuk mengalokasikan anggaran program sosial untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal, seperti ojol, petani, dan nelayan. Di Jawa Barat, ojol dan pekerja informal lainnya akan mendapat asuransi ketenagakerjaan. Jaminan ini akan mencakup biaya pengobatan, santunan kematian, hingga beasiswa untuk anak-anak mereka.

Langkah ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, tetapi juga memikirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Ia ingin memastikan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang rentan.

___

  • Gagasan KDM: Gejolak publik harus dihadapi dengan empati dan tindakan nyata, bukan dengan emosi.
  • Kekhawatiran: Biaya perbaikan kerusakan dikhawatirkan memotong anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
  • Solusi: Dedi Mulyadi mengusulkan pengalihan anggaran belanja yang tidak penting.
  • Alokasi Dana: Anggaran tak terduga sebesar Rp39 miliar bisa digunakan untuk ganti rugi.
  • Pentingnya Kesejahteraan Rakyat: Di Jawa Barat, ojol dan pekerja informal lainnya akan mendapat asuransi ketenagakerjaan yang mencakup berbagai kebutuhan.