KDM MINTA BUPATI EMAN -ANGGARAN JALAN MINIMAL 200 M

Dalam sebuah pertemuan, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) meminta Bupati Majalengka untuk menaikkan anggaran perbaikan jalan. Pertemuan tersebut diadakan untuk mengevaluasi dan menyinkronkan kebijakan anggaran daerah, khususnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti alokasi anggaran infrastruktur di Majalengka yang dianggapnya terlalu rendah, terutama dibandingkan dengan daerah lain seperti Purwakarta. Ia meminta agar RAPBD Majalengka diserahkan kepadanya terlebih dahulu untuk dievaluasi, sebelum disahkan oleh DPRD, guna memastikan anggaran difokuskan pada kebutuhan publik yang mendesak.

Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM)  mengungkapkan kekhawatirannya melihat alokasi anggaran jalan di Majalengka yang hanya Rp 108 miliar dari total APBD Rp 3 triliun. Angka ini dianggapnya tidak ideal, terutama karena hampir setengah dari APBD Majalengka, yaitu 41%, dialokasikan untuk belanja pegawai. Kang Dedi Mulyadi (KDM) meminta Bupati Majalengka untuk menaikkan anggaran jalan menjadi minimal Rp 200 miliar. Sebagai bentuk dukungan, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjanjikan bantuan keuangan tambahan dari provinsi dan bersedia mengambil alih beberapa ruas jalan kabupaten untuk diperbaiki, asalkan ada komitmen dari pihak kabupaten untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur.

Di sisi lain, Bupati Majalengka menjelaskan bahwa ia hanya bisa menaikkan anggaran jalan hingga Rp150 miliar setelah melakukan efisiensi. Ia juga mengungkapkan masalah besar di balik keterbatasan ini: adanya pengangkatan 3.575 PPPK yang menghabiskan Rp160 miliar per tahun dari APBD. Kang Dedi Mulyadi (KDM) merespons hal ini dengan menawarkan kesepakatan baru. Ia meminta anggaran jalan dinaikkan menjadi Rp175 miliar, dan provinsi akan memberikan dukungan yang lebih besar, menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan.

___

  • Permintaan Gubernur: Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) meminta Bupati Majalengka untuk menaikkan anggaran jalan dari Rp 108 miliar menjadi minimal Rp 200 miliar.
  • Komparasi Anggaran: Anggaran jalan Majalengka dianggap terlalu rendah dibandingkan Purwakarta yang mengalokasikan Rp 250 miliar untuk jalan.
  • Masalah Anggaran: 41% APBD Majalengka dihabiskan untuk belanja pegawai, termasuk Rp 160 miliar untuk 3.575 PPPK, yang dianggap sebagai keputusan politik yang membebani anggaran.
  • Solusi dan Bantuan Provinsi: Gubernur KDM menawarkan bantuan keuangan tambahan dan akan mengambil alih beberapa ruas jalan kabupaten jika anggaran jalan Majalengka dinaikkan.
    Efisiensi Anggaran: Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) menekankan efisiensi dan sinkronisasi anggaran antara provinsi dan kabupaten agar selaras dan fokus pada kebutuhan publik.