WARGA PASIR MUNJUL KEHILANGAN KAMPUNG HALAMAN | INI SOLUSI KDM UNTUK WARGA

/dalam oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menata seluruh jalan di Jawa Barat pada bulan Juli dan Agustus. Proses pemeliharaan berkala jalan sedang berlangsung, salah satunya di ruas jalan Simpang Genteng menuju Simpang Talegong, Kabupaten Garut. Proyek ini sepanjang 3,3 km menggunakan material hot mix dengan nilai kontrak Rp6,309 miliar dan menyerap sekitar 30 tenaga kerja. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendukung mobilitas yang lancar, distribusi barang yang efisien, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.

Selain penataan jalan, video ini juga menyoroti penanganan bencana pergeseran tanah di Kampung Pasir Munjul, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Wilayah ini sebelumnya sudah pernah mengalami pergeseran tanah dan telah direlokasi. Namun, beberapa warga kembali menempati lokasi rawan tersebut dengan alasan mata pencarian.

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur KDM memutuskan untuk merelokasi kembali 83 kepala keluarga yang terdampak. Selama pembangunan desa baru di lahan seluas 1,5 hektar yang bekerja sama dengan PTPN, setiap kepala keluarga akan diberikan bantuan sebesar Rp10 juta. Bantuan ini ditujukan untuk biaya sewa kontrakan dan kebutuhan makan selama masa transisi. Keputusan ini diambil untuk menghindari kerumunan warga di pengungsian yang dapat menimbulkan masalah psikologis dan politisasi, serta untuk efisiensi biaya dan waktu.

Penataan Jalan:

  • Target: Seluruh jalan di Jawa Barat tertata rapi pada Juli-Agustus.
  • Proyek sedang berjalan:Pemeliharaan berkala jalan Simpang Genteng – Simpang Talegong, Garut.
  • Detail Proyek: Panjang 3,3 km, material hot mix, nilai kontrak Rp6,309 miliar, menyerap ±30 tenaga kerja.
  • Tujuan: Mendukung mobilitas, efisiensi distribusi barang, dan peningkatan kualitas hidup.

Penanganan Bencana Tanah Longsor (Pasir Munjul, Purwakarta):

  • Lokasi Rawan: Kampung Pasir Munjul, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta.
  • Penyebab Kerawanan: Pergeseran tanah yang telah terjadi berulang kali.
  • Jumlah Terdampak: 83 kepala keluarga.
  • Masalah Sebelumnya: Warga yang direlokasi cenderung kembali ke lokasi rawan karena mata pencarian, bahkan ada yang menjual rumah relokasi yang diberikan pemerintah.

Keputusan Gubernur KDM:

  • Relokasi: Seluruh 83 KK akan direlokasi ke kampung baru yang aman di lahan PTPN seluas 1,5 hektar.
  • Bantuan Transisi: Setiap KK akan menerima Rp10 juta untuk biaya sewa kontrakan dan kebutuhan makan selama pembangunan rumah baru.
  • Tujuan Bantuan: Mencegah penumpukan warga di pengungsian, menghindari stres, politisasi, dan inefisiensi.
  • Pelaksanaan: Pembagian dana Rp10 juta per KK (total Rp830 juta) akan dilakukan di Pendopo Purwakarta keesokan harinya pukul 10.00 WIB.

Penekanan:
Pentingnya konsistensi warga untuk tidak kembali ke lokasi rawan demi keselamatan.

Alasan Gubernur KDM Tidak Langsung Turun ke Purwakarta:
Gubernur memiliki tugas mengurus seluruh Jawa Barat dan mempercayakan penanganan awal kepada Bupati Purwakarta karena dianggap kompeten. Namun, dalam kondisi panik dan darurat, Gubernur turun tangan untuk memberikan solusi cepat.