Kunjungi Bekasi, KDM Kritik Anggaran “Amilin” yang Terlalu Besar dan Tantang Bupati Bereskan Masalah Dasar Rakyat

BEKASI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan kunjungan kerja ke Sumberjaya, Kabupaten Bekasi. Di hadapan ribuan warga yang menyambutnya, KDM melontarkan kritik keras terhadap pola penganggaran daerah yang dinilainya terlalu banyak tersedot untuk kepentingan birokrasi daripada pelayanan publik.

Dalam orasinya, KDM memperkenalkan istilah “Amilin” sebagai perumpamaan bagi penyelenggara negara yang mengelola dana pajak rakyat.

Kritik Anggaran: “Jatah Amilin Terlalu Gede”

KDM menyoroti lambatnya kemajuan infrastruktur di Jawa Barat dan Bekasi yang menurutnya disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak efisien. Ia mengibaratkan gubernur, bupati, hingga anggota DPRD sebagai “Amilin” atau pengelola dana yang mengambil jatah terlalu besar dari total anggaran.

“Kenapa Bekasi dan Jawa Barat enggak cepat majunya? Karena amilinnya mengambil jatah kegedean. Dari anggaran 100 persen, hampir 70 persen habis untuk operasional mereka, sisa tinggal sedikit untuk rakyat. Makanya jalan rusak dan sekolah roboh susah dibereskan,” tegas KDM. Ia mengajak para pemimpin daerah untuk merombak cara belanja anggaran dan lebih transparan kepada rakyat mengenai setiap titik koma penggunaan uang daerah.

Masalah Infrastruktur dan Tata Ruang

Menanggapi keluhan warga soal jalan rusak, KDM menyatakan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan Rp 100 miliar lebih untuk perbaikan jalan Cibarusa dan Rp 20 miliar untuk proyek jalan provinsi lainnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa infrastruktur yang baik tidak akan bertahan lama jika tata ruang tidak dibenahi.

KDM mencontohkan masalah banjir di Bekasi yang berakar dari kerusakan alam di Bogor dan alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan. “Kita ini mengaku beriman, tapi gunung ditebang, sawah diuruk, rawa diuruk jadi perumahan. Giliran banjir menyalahkan takdir. Itu bukan takdir, itu kesalahan kita sendiri dalam mengelola alam,” ujarnya. Ia juga menyentil proyek normalisasi sungai yang seringkali tidak maksimal karena hanya mencari keuntungan semata.

Pesan Sosial: Larangan Motor untuk Anak dan Isu LGBT

Dalam aspek sosial, KDM memberikan pesan khusus kepada para ibu di Bekasi agar lebih ketat dalam mengawasi anak-anak mereka. Ia melarang pemberian sepeda motor kepada anak yang belum cukup umur serta mengingatkan bahaya tawuran yang masih marak di Bekasi.

Lebih jauh, ia memperingatkan tentang maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki yang dapat memicu penularan penyakit menular. “Ibu-ibu jangan hanya cemas pada anak perempuan, anak laki-laki juga harus dicemasin. Sekarang banyak peristiwa anak laki-laki digarap sesama laki-laki. Periksa isi tas dan HP mereka, pastikan magrib sudah ada di dalam rumah,” pesan KDM.

Tantangan untuk Penjabat Bupati Bekasi

KDM sempat memanggil Penjabat (Pj) Bupati Bekasi ke atas panggung untuk mengonfirmasi besaran anggaran jalan. Pj Bupati menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan jalan saat ini mencapai Rp 1,2 triliun, sementara untuk sekolah Rp 700 miliar, dari total APBD Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 7,7 triliun.

“Anggarannya besar sekali, 7,7 triliun. Saya tantang Bupati untuk benar-benar menyelesaikan masalah jalan dan sekolah. Jangan sampai duit banyak tapi rakyat masih mengeluh jalan bolong,” kata KDM.

Misi Lapangan Kerja Tanpa Calon

Terkait pengangguran, KDM mengusulkan program kerja sama langsung antara SMK dengan pabrik-pabrik di Bekasi melalui sistem rekrutmen digital. Tujuannya adalah menghapus praktik percaloan yang membebankan biaya hingga puluhan juta rupiah kepada pencari kerja.

“Kasihan rakyat mau kerja saja harus bayar belasan juta pinjam dari Bank Emok, padahal statusnya cuma kontrak setahun. Ini harus kita berantas dengan rekrutmen digital langsung ke pabrik,” pungkasnya.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=28GeYPNduq0