Jumlah Pembayar Pajak Kendaraan di Jabar Tembus 12,5 Juta, Kepercayaan Publik Dinilai Meningkat

BANDUNG — Jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya berkisar di angka 10–11 juta kendaraan per tahun, kini tercatat menembus lebih dari 12,5 juta kendaraan. Peningkatan ini dinilai sebagai indikator naiknya kepercayaan dan kesadaran publik terhadap pengelolaan pajak daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Gubernur Jawa Barat dengan kepala perangkat daerah provinsi Jawa Barat yang membahas kinerja penerimaan pajak dan dampaknya bagi masyarakat. Menurut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ada dua faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan di Jawa Barat.

“Yang pertama, masyarakat merasakan langsung bahwa uang pajak kendaraan bermotor yang mereka bayarkan hari ini benar-benar terwujud menjadi infrastruktur jalan yang baik,” ujarnya.

Faktor kedua, lanjutnya, adalah meningkatnya keterhubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang komunikatif dan dekat dengan publik dinilai mampu membangun kepercayaan.

“Sekarang masyarakat tahu dan merasa gubernurnya hadir. Bukan sekadar konten, tapi konten yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya. Pada masa lalu, meski anggaran informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tergolong besar, lengkap dengan berbagai aplikasi dan media luar ruang seperti billboard, jumlah pembayar pajak kendaraan tetap berada di kisaran 10–11 juta kendaraan per tahun.

“Sekarang, ketika biaya komunikasi tidak besar, tidak banyak billboard, tidak banyak aplikasi, justru jumlah pembayar pajak naik menjadi 12,5 juta dan bahkan lebih,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran publik meningkat secara organik, terutama ketika masyarakat mulai merasakan langsung manfaat pajak, seperti perbaikan jalan dan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

“Kalau jalannya sudah terasa bagus, kesadaran publik itu tumbuh. Karena itu, kepercayaan rakyat ini harus dijaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyinggung pentingnya pemerataan pembangunan. Ia menilai pembangunan infrastruktur, termasuk PJU, sebaiknya diprioritaskan ke wilayah pinggiran terlebih dahulu.

“Pusat kota sudah terbiasa. Justru yang pinggiran dulu. Ketika jalan dan PJU di pinggiran bagus, kebahagiaan rakyat itu terasa sekali,” ujarnya.

Ia bahkan mengaku terharu melihat respons masyarakat. “Rakyat kita ini, dikasih jalan bagus saja sudah bahagia, dikasih PJU bagus saja sudah bahagia,” katanya.

Terkait pembiayaan pembangunan, ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak membebani generasi mendatang melalui utang. Menurutnya, pemimpin yang bertanggung jawab adalah yang berupaya menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat di masa kepemimpinannya.

“Kalaupun harus berjuang, harapannya jangan sampai meminjam. Kita berdoa saja, siapa tahu ada rezeki. Tiba-tiba ada yang datang, “ini 1,5 triliun, karena jalannya bagus, sekolahnya bagus’. Memang hebat Jawa Barat,” ujarnya.

Peningkatan jumlah pembayar pajak kendaraan ini diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan konsistensi pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.

sumber : https://www.instagram.com/reels/DTGtF0aCTJn/