Penghujung Tahun 2025, Gubernur Jabar Ajak Rakyat Bersatu Hadapi Tantangan: Buruh Sejahtera, Industri Tetap Tumbuh

Bandung – Di penghujung tahun 2025, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan refleksi akhir tahun sekaligus ajakan persatuan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Dalam pernyataannya, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan warga terhadap langkah-langkah penataan pembangunan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, para Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hingga kepala desa dan kelurahan di seluruh Jawa Barat.

KDM secara terbuka mengakui masih banyak tantangan besar yang dihadapi Jawa Barat. Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selesai, tingkat pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan, serta kondisi ekonomi belum sesuai dengan harapan bersama. Selain itu, kemiskinan masih menjadi persoalan nyata, pengangguran masih mengantre panjang untuk mendapatkan pekerjaan, dan disparitas antara kelompok kaya dan miskin masih terjadi.

Masalah lingkungan juga menjadi perhatian serius. Kerusakan lingkungan yang terus berlangsung serta ancaman bencana yang bisa datang kapan saja disebut sebagai tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut merupakan tugas kolektif yang harus disadari dan diperbaiki secara bersama-sama pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemimpin tanpa dukungan rakyatnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pegawai, wiraswasta, hingga para pengusaha yang selama ini aktif memberikan saran dan kritik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara khusus, ia memberikan penghormatan kepada kalangan buruh yang konsisten menyuarakan aspirasi dan kritik.

Menurut Dedi, sikap kritis buruh merupakan hal yang benar dan dilindungi undang-undang. Buruh, kata dia, berhak atas upah dan penghidupan yang layak serta kebebasan menyampaikan pendapat secara terbuka sebagai bagian dari hak setiap warga negara. Namun demikian, sebagai kepala daerah, ia juga harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk keberlangsungan dunia usaha dan kebutuhan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja yang masih mengantre.

Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah terhadap investasi, agar modal dapat masuk dan lapangan kerja baru terus tercipta di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi juga menyoroti fakta bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat upah kabupaten dan kota tertinggi di Indonesia. Kota Bekasi tercatat sebagai daerah dengan upah tertinggi, sementara Kabupaten Pangandaran masih berada di tingkat upah yang lebih rendah. Perbedaan ini, menurutnya, tidak terlepas dari karakteristik wilayah.

Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta merupakan kawasan penyangga industri nasional yang padat modal dan menjadi favorit kawasan industri. Sementara Pangandaran merupakan daerah yang basis ekonominya bertumpu pada sektor perikanan dan pertanian. Ia berharap ke depan, kedua karakter wilayah tersebut dapat tumbuh secara seirama dan setara.

Dalam pernyataannya, KDM juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh buruh nasional Said Iqbal atas kritik dan konsistensinya dalam membela kepentingan buruh. Ia mendoakan agar Said Iqbal senantiasa diberikan kesehatan dan menegaskan rasa hormatnya sebagai sesama tokoh yang memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Menutup pernyataannya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan mewujudkan buruh yang sejahtera sekaligus daerah yang ramah terhadap industrialisasi. Menurutnya, buruh dan industri adalah dua unsur yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan.

“Buruh diperlukan oleh industri, dan industri juga diperlukan oleh buruh,” pungkasnya.

sumber : https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7589796829538159880