Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis

2013 – 2018

 

BAB I

PENDAHULUAN

           

  1. 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti hasil assisten tim Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta perubahan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat harus menyelaraskan dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Penyelarasan ini dimaksud untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, berfungsi sebagai pedoman dalam :

  1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan perencanaan penganggaran ;
  2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat se Jawa Barat.

Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan data, pengidentifikasian, pengkajian, dan perumusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. 2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu:

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No.244) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, TambahanLembaran Daerah Nomor 45);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, TambahanLembaran Daerah Nomor 46);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, TambahanLembaran Daerah Nomor 47);
  18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah ProvinsiJawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 seri D )
  22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
  23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur nomor 113 Tahun 2009 tentang Organiasi dan tata Kerja Unit pelayanan teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
  24. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro (Lembaran daerah Tahun 2014 Nomor 5 seri E) tanggal 6 Januari 2014.

 

  1. 3. Maksud dan Tujuan

Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah :

  1. Menetapkan Visi, Misi, dan Program Dinas Pendapatan jangka menengah;
  2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan perencanaan penganggaran;
  3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah se Jawa Barat serta Puslia.

 

  1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa BaratTahun 2013-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I     :    PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Bab II    :    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktu organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Bab III   :    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Bab IV  :    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Bab V   :    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dankegiatan, indikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif.

Bab VI  :    INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Bab VII :    LAMPIRAN-LAMPIRAN