Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2016

 

IKHTISAR EKSEKUTIF

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LKIP Tahun 2016 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

LKIP Tahun 2016 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja selama tahun 2016 atau tahun ke 3 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. LKIP 2016 masih menggunakan nomenklatur dan susunan organisasi yang lama yaitu Dispenda Provinsi Jawa Barat tapi setelah Januari 2017 terjadi pergantian nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat baru menjadi Bapenda Provinsi Jawa Barat yang akan dituangkan pada penyusunan LKIP Tahun 2017.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2013-2018.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2016 ditetapkan 9 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

Kesembilan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

  1. Tercapainya penerimaan pendapatan daerah;
  2. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;
  3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah;
  4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
  5. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan ;
  6. Meningkatnnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah;
  7. Menigkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah;
  8. Menigkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja;
  9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM).

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan kinerja pada tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

  1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
  2. Kompentensi pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan;;
  3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
  4. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelolaan pendapatan. Pencapaian Rencana Stratejik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat secara ringkas

dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. 23 (dua puluh tiga) sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
  2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
  3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
  4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 49,9 %

Pada Tahun 2016 Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 706.802.784.465,00 dengan realisasi sebesar Rp. 637.910.185.811,00 (90.25%) dengan rincian sebagai berikut :


Biaya Target Perubahan
(Rp)
Realiasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Belanja Langsung 370.695.848.295,00 313.196.140.168,00 84.49
Belanja Tidak
Langsung
336.106.936.170,00 324.714.045.543,00 96.61
Total Biaya 706.802.784.465,00 637.910.185.811,00 90.25

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan

 

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.