Aplikasi penunjang elektronik samsat (e-samsat) masih dalam proses. Ditargetkan semuanya selesai awal tahun 2015. Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Selengkapnya
Selama ini, di daerah manapun, pola pendapatan bagi pemerintah daerah (entah provinsi maupun kota/kabupaten) relatif sama dan seragam. Dan ini sudah berlangsung sudah sedemikian lamanya.
Terutama melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun denda, maka pola maupun jumlah pendapatan pemda sudah terpolakan. Yang jadi pembeda adalah targetnya yang berbeda di setiap tahunnya. Selengkapnya
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat teken MoU dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), di Aula Dispenda Jabar, Jumat (23/5).
Penandatanganan dilakukan Plt. Kadispenda Jabar Iwa Karniwa dan Pemimpin Divisi Institutional Banking Bank BJB Sri Asri Wulandari, serta disaksikan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank BJB Zaenal Aripin. Selengkapnya
PT Bank Pembangunan Daerah/ Bank bjb dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jabar menjalin nota kesepahaman guna meningkatkan pelayanan ke masyarakat Jabar, Jumat (23/5). Selengkapnya
Kepala Seksi Penyusunan Program, Bidang Perencanaan Pembangunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, H. Benny Suranata, SE, MM. mengatakan, pelaksanaan ISO 9001-2008 di lingkungan Dispenda akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, pelaksanaan ISO ditahun 2014 ini pun disesuaikan dengan anggaran kas di setiap CPDP yang tersebar di Jawa Barat. Selengkapnya
Guna meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sosialisasikan pelaksanaan ISO 9001-2008 ditahun 2014 kepada lima korwil yang mengkoordinir 34 CPDP di Jawa Barat.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengambangan, Drs. Idam Rahmat, M.Si. mengatakan, lima korwil yang mewakili sosialisasi tersebut adalah, Wilayah Priangan diwakili oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis, Wilayah Cirebon diwakili oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka, Wilayah Bandung Raya diwakili oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Wilayah Bogor oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kabupaten Bogor Cibinong dan Wilayah Bekasi oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kota Bekasi.
Kabid Renbang menjelaskan, sesuai tujuannya ISO yang merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, pihaknya menekankan pada tiga hal untuk pelaksanaan ISO di tahun 2014 ini, yakni adanya standarisasi, tidak adanya diskriminasi dan adanya ketransparanan dalam memberikan pelayanan secara optimal.
“Pelaksanaan ISO di tahun ini, kegiatannya berupa pelayanan pembayaran biaya balik nama, pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, penerbitan dan pengesahan STNK,” kata Kabid Renbang di ruang kerjanya.
Dijelaskan lebih lanjut, proses sosialisasi yang dilakukan pihaknya kepada setiap korwil akan ditindak lanjuti kepada setiap kantor cabang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, pelayanan yang dilakukan dapat terus meningkat.
“Kita baru mulai untuk bulan ini. Sosialisasi tadi tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai pertanyaan, maka ke depan pasti akan ada tindak lanjutnya, setelah sosialisasi korwil kepada setiap cabang,” pungkasnya. ***
Masyarakat saat ini tidak akan dipusingkan lagi dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hadirnya outlet pajak yang tersebar di Jawa Barat mempermudah pembayaran tidak harus di SAMSAT induk bahkan, lebih menghemat waktu.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan, Drs. Idam Rahmat, M.Si., mengatakan, program unggulan Dinas Pendapatan dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Lc., ini tidak hanya memberikan kemudahan namun, secara estimasi waktu lebih singkat.
“Jadi beberapa loket yang di SAMSAT induk ada, untuk di outlet kita gabungkan, ini lebih mempersingkat waktu saat membayar pajak,” kata Kabid Renbang di Giant Pasteur.
Kabid Renbang menjelaskan, program outlet ini sebagai bentuk komitmen melayani masyarakat dan mempermudah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak perlu lagi antre di samsat induk untuk membayar pajak, terlebih dengan jarak tempuh yang harus dilalui masyarakat untuk membayar pajak.
“Sejak 2010 program ini kita terus sosialisasikan. Dengan adanya program ini masyarakat cukup antusias. Tentang syarat sama seperti saat bayar pajak di samsat induk,” jelasnya.
Sementara itu, Kurniawan (32) mengaku, sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Sebab, sejak beberapa tahun lalu, dia sudah mulai membayar pajak di outlet. “Saya sejak tahun lalu sudah bayar ke sini (outlet). Cepat dan dekat dari rumah, itu yang buat saya bayar disini,” ungkapnya. (Admin)
Bandung(6/5)- Sebagai tindaklanjut dari rencana pengembangan implementasi teknologi informasi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengirim 12 orang peserta yang terdiri dari perwakilan dari Puslia, Bidang Pajak, Bidang Pengendalian dan Pembinaan serta Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk melaksanakan kegiatan studi banding ke Samsat Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis danJumat (18-19/4). Selengkapnya
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan tata naskah dinas elektronik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi dalam bidang bidang administrasi di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
