Kunjungan Wakil Gubernur Banten ke Bapenda Jabar

/dalam oleh

Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Selasa (06/06/2017). Dalam rombongan tersebut hadir Kepala Dinas Kominfo Persandian, Kepala Dinas Perijinan Terpadu, Kepala Bapenda, perwakilan Bank Banten, serta jajaran Pemprov Banten.

Assisten I Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, Koesmayadie Tatang Padmadinata beserta jajaran perangkat daerah terkait menyambut kunjungan kerja Pemrov Banten. Dalam suasana yang hangat, Andika mengatakan bahwa kunjungan ini seperti kunjungan “adik kandung ke kakak kandung” mengingat provinsi Banten lahir dari rahim Provinsi Jawa Barat.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami pemerintah Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Pemprov Jawa Barat yang telah menyambut kami dengan baik. Tujuan utama kehadiran kami disini adalah keterkaitan dalam kunjungan kerja untuk saling berbagi dalam hal aplikasi teknologi informasi yang sudah diterapkan di Jawa Barat”, tutur Andika.

Menurut Andika, Provinsi Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penerapan sistem teknologi informasi, Khususnya dalam perizinan online, eSamsat, dan aplikasi online laiinya.

“Saya harap ilmu-ilmu yang didapat dalam kaitan pelayanan publik dan teknologi informasi ini bisa segera kami aplikasikan di Banten, melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak dalam kontek informasi, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan,” harap Andika

Sementara itu, Koesmayadie mendukung langkah-langkah Pemprov Banten dalam rangka membangun wilayahnya.

“Seperti kultur di sunda, Lenceuk nyaah ka adi, adi nyaah ka lanceuk. Karena diskusi ini juga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banten dan Jawa Barat,” ucap Koesmayadie.

Dalam kunjungan kerja ini pokok utama pembahasan yaitu ketiga inovasi unggulan Jawa Barat yang telah direplikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke 17 provinsi di Indonesia. Inovasi tersebut adalah eSamsat, aplikasi perijinan terpadu “SIMPATI”, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).