Gubernur Ahmad Heryawan Apresiasi KPK Atas Terpilihnya Tiga Layanan Publik Jabar Sebagai Pilot Project Pencegahan Korupsi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta jajaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah memilih tiga inovasi layanan publik di Jawa Barat sebagai pilot project (proyek percontohan) pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia, demikian disampaikan Gubernur Ahmad Heryawan dalam helaran Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 17 Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat (25/11).

Tiga inovasi layanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dijadikan pilot project di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online.

” Selain menjadi kebanggaan dan sebuah kehormatan, terpilihnya tiga inovasi layanan publik Jabar sebagai pilot project menjadi motivasi untuk terus menumbuh kembangkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik lagi,” ucap Gubernur Ahmad Hermawan.

Gubernur Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher menjelaskan tiga inovasi yang menjadi substansi MoU kali ini merupakan inovasi peningkatan pelayanan perizinan melalui program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik (SIMPATIK).

Pertama Keunggulan Aplikasi SIMPATIK ini adalah pendaftaran permohonan perizinan secara online, e-tracking terhadap status perizinan, fasilitas pengaduan online, integrasi portal dan backoffice serta open source program (aplikasi ini tidak berbayar dapat dibagi keseluruh instansi PTSP yang dikembangkan sesuai kebutuhan).

Kedua, Inovasi Manajemen Kepegawaian melalui Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online. dan salah satu upaya pengelolaan kepegawaian yang BAIK (bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif). Sejak tahun 2009 kami telah mengembangkan transformasi honorarium kepada sistem tambahan penghasilan PNS (TPP) melalui sistem pengukuran kinerja online. Jumlah besaran TPP yang diterima oleh setiap aparatur mengacu pada besaran nilai capaian sasaran kerja, perilaku kerja, tugas tambahan dan kreatifitas aparatur setiap bulannya melalui situs skp.jabarprov.go.id,

Aher menegaskan evaluasi atas penerapan sistem TPP ini telah menunjukkan tren manajemen kepegawaian yang baik, diantaranya orientasi aparatur dalam bekerja adalah kinerja, sesuai dengan tugas jabatan, bekerja secara terencana, disiplin dan fokus pelayanan untuk kinerja, adanya motivasi bekerja lebih baik, atasan dapat menilai secara lebih objektif, aparatur lebih melek teknologi, efesien serta perselingkungan menurun.

“Tindak lanjut atas penilaian kinerja yang tersistem, tentunya menjadi landasan referensi bagi kami dalam pengelolaan aparatur secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan, tetapi juga terhadap kebutuhan pengembangan diklat, kenaikan pangkat, promosi dan rotasi jabatan serta hukuman disiplin,” kata dia.

Dan ketiga, lanjut Aher, yakni inovasi pendapatan daerah melalui e-Samsat (Elektronik Samsat), Program e-samsat ini kami luncurkan sejak bulan November 2014, dilatarbelakangi oleh keinginan kami untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan.

KPK memilih tiga inovasi layanan publik Jabar dengan pertimbangan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal transfer knowledge serta kesediaan memberikan source code aplikasi PTSP,e-Samsat, dan TPP secara cuma-cuma kepada pemerintah daerah lain yang berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB serta TPP berbasis sistem elektronik.