Rapat Koordinasi PPB-KB

Penurunan target realisasi pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2016 akan berdampak kepada dana bagi hasil untuk kabupaten/kota. Maka dari itu, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar acara Rapat Koordinasi PBB-KB di Aula Besar Dispenda Prov Jabar, Jl. Soekarno Hatta No 258, Kota Bandung, Rabu (14/9/2016).

Kepala Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto mengakui bahwa volume pemakaian bahan bakar minyak (BBM) di Jabar meningkat. Namun dengan penurunan harga BBM, maka kenaikan volume pemakaian BBM dirasa masih kurang membantu pendapatan PBB-KB.

“Memang volume pemakaian BBM di Jabar naik, namun karena nilai jual BBM-nya turun, maka hasilnya masih minus. Berdasarkan hal itu, kami koreksi target PBB-KB,” ucap Dadang, saat memberikan sambutan.

Dalam pertemuan ini, Dadang berharap kepada seluruh Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) bekerjasama dengan bupati dan wali kota untuk menggali potensi PBB-KB. Ia menerangkan bahwa pendapatan dari PBB-KB, 70 persen masuk ke kas kabupaten/kota.

“Jika target PBB-KB turun, maka dana bagi hasil kepada kabupaten/kota pun ikut turun. Hal ini harus dicermati, apalagi banyak dari kabupaten/kota yang mengandalkan dari dana bagi hasil. Kita harus melakukan pendataan secara berkala dan pengawasan serta pengendalian kepada perusahaan-perusahaan yang membuka usaha di Jabar,” tuturnya.

Menurutnya, hingga kini masih ada perusahaan yang membuka usaha di Jabar, namun membeli BBM di luar Jabar. Hal tersebut dirasanya tidak adil.

“Membuka usaha di Jabar, namun membeli BBM-nya di luar Jabar, itu dirasa tidak adil. Jika masih ada perusahaan yang masih ‘nakal’, maka jangan segan-segan untuk memberi sanksi,” pungkasnya.

Rapat koordinasi PBB-KB ini dihadiri oleh Sekretaris Dispenda Wahyu Mijaya, Kepala Bidang Pendapatan II Cucun Sumiarsih, perwakilan BPH Migas sebagai narasumber, dan seluruh Kepala CPDP serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Jabar.