Daerah Harus Mendukung Tercapainya WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Jabar dalam tiga tahun terakhir bukan hanya meningkatkan kinerja pemerintah provinsi, namun juga bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten.

Menurut Plt. Kepala Dispenda Pemprov Jabar Iwa Karniwa, pihaknya secara sistemik melakukan sejumlah langkah-langkah fundamental untuk meraih opini WTP.

Ada upaya kordinasi dan upaya pecepatan agar laporan keuangan terencana dan terkesekusi dengan baik oleh seluruh lapisan.

“Kedua kami melakukan identifikasi masalah penyebab kenapa tidak pernah WTP,” katanya di Bandung, belum lama ini.

Ada tiga persoalan utama hal yakni piutang, persediaan, dan masalah aset. Untuk masalah piutang, mulai akhir 2013 lalu pihaknya berusaha mengoptimalisasi peran Dinas Pendapatan Daerah, sementara persediaan seluruh kepala dinas di Pemprov Jabar diminta untuk menandatangani fakta integritas.

Pihaknya mengaku melakukan upaya monitoring tiga hari sekali dalam satu minggu agar laporan keuangan Pemprov Jabar tidak menemui masalah.

Sementara pada persoalan aset misalnya, sejak dua tahun terakhir BPN (Badan Pertanahan Nasional) sengaja digandeng agar pencatatan aset secara fisik dan segera disertifikasi.

“Padahal BPK pada untuk laporan 2013 meningkatkan kriteria pemeriksaan, jadi opini WTP ketiga kalinya ini sangat monumental,” katanya.

Iwa mengatakan, WTP juga otomatis akan terus memacu kinerja dinasnya dalam pencapaian target. Dengan sendirinya, pencapaian target akan berpengaruh terhaap kenaikan dana bagi hasil pajak daerah yang disalurkan ke kabupaten/kota.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan alokasi penerimaan pajak daerah seperti PKB dan BBNKB akan diserahkan ke kabupaten/kota 30 persen, PAP 50 persen, PBBKB 70 persen, dan pajak rokok 70 persen,” katanya.

Rencana bagi hasil pajak daerah sampai dengan triwulan II 2014 sudah mencapai Rp1,731 triliun. Dengan demikian, WTP yang bermanfaat bagi pemkab/pemkot ini harus terus didukung semua pihak. (**)